harianmetropolitan.co.id, Jambi- Gubernur Jambi, Fachrori Umar, memimpin Apel Siaga Darurat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2019, di Lapangan Makorem 042/Garuda Putih, Kota Jambi, Kamis 08 Agustus 2019.
Hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yakni Tenaga Ahli BNPB Mayjen TNI Komarudin Simanjuntak, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead, Kapolda Jambi Irjen Pol. Muchlis, Danrem 042/Garuda Putih, Kol. ARH Elphis Rusdi, perwakilan bupati dari beberapa kabupaten di Provinsi Jambi, dan para pejabat terkait.
Gubernur Jambi didampingi Kapolda Jambi dan Danrem 042/Garuda Putih mengecek kesiapan personil Satgas Pengendalian Karhutla yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan komunitas Masyarakat Peduli Api (MPA) serta menyematkan tanda peserta Satgas.
Fachrori mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada BNPB, Kepala BRG, Kapolda Jambi, Danrem042/Garuda Putih, beserta seluruh jajaran apel siaga dan berharap agar apel siaga tersebut semakin meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Fachrori menegaskan, karena kebakaran hutan dan lahan menimbulkan berbagai dampak negatif yang luar biasa, yakni kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, serta menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan dan mengganggu aktivitas trasnportasi darat laut dan udara, maka semua pihak, semua komponen masyarakat harus bersama-sama mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan.
Fachrori mengungkapkan, menurut informasi Badan Meteorology, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui pantauan sensor Modis (satelit Terra Aqua dan Suomi NPP) pada tahun 2019 ini untuk periode Januari – Agustus 2019 (sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019) terpantau 271 titik hot spot, lahan yang terbakar 247,21 hektar, dan 4 Agustus 2019 bertambah menjadi 357,01 hektar, mencerminkan ancaman karhutla masih ada, terlebih sekarang ini sedang musim kemarau, dengan kondisi banyak lahan yang mengalami kekeringan dan mudah terbakar, serta semakin sulitnya sumber-sumber air untuk kebutuhan pemadaman api jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Fachrori mengemukakan bahwa paradigma penanggulangan bencana sudah berubah, dari responsif yang menitik beratkan penanganan saat telah terjadi bencana, menjadi preventif yang menitik beratkan penanganan sebelum terjadinya bencana, dan untuk mendukung paradigma tersebut, BNPB berinisiatif membentuk Satgas Gabungan Karhutla yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, dan masyarakat.
“Satgas Pengendalian Karhutla ini nantinya akan ditempatkan di 150 desa/kelurahan rawan kebakaran hutan dan lahan. Penentuan lokasi desa/kelurahan untuk penempatan Satgas merupakan hasil kesepakatan bersama TNI, Polri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota saat rapat persiapan pada tanggal 29 Juli 2019,”ujar Fachrori.
Dalam apel tersebut, dilakukan penyerahan bantuan berupa 5 unit pompa apung air, yang diserahkan oleh Kepala BRG kepada Kodim Batanghari, bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla senilai Rp250 juta dari Gubernur Jambi kepada Kapolda Jambi, Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla senilai Rp1 miliar dari Gubernur Jambi kepada Danrem 042/Garuda Putih, Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla senilai Rp300 juta dari Gubernur Jambi kepada Kepala BPBD Provinsi Jambi.
Laporan: Novalino
Telah dibaca 465 kali
