harianmetropolitan.co.id, Natuna – Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menggelar Rapat Koordinasi dan pertemuan dengan Jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna dan para nelayan.
Mahfud menerangkan, kedatangannya bukan hanya sekedar untuk menyampaikan kebijakan pemerintah pusat terhadap isu illegal fishing dan keamanan batas wilayah Negara saja, melainkan pendekatan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan yang menjadi focus pemerintah pusat.
“Strategi Pemerintah untuk mewujudkan hal itu dengan mengupayakan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan dan maritime khususnya yang berada di wilayah perairan Natuna,” ujar Mahfud di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Rabu, 15 Januari 2020.
Untuk mengamankan batas wilayah perairan Natuna Utara, berdasarkan instruksi Presiden, Mahfud MD mengatakan, akan meningkatkan patroli keamanan laut, dan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung terwujudnya peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan dan maritime.
Kedepan, Mahfud juga menyebut, Kabupaten Natuna direncanakan untuk dibangun sentra perekonomian rakyat, diantaranya dengan mendatangkan nelayan luar yang akan beroperasi di perairan ZEE untuk mendukung terjaganya keamanan dan batas wilayah laut NKRI, dan menetapkan kebijakan strategis untuk mendongkrak kesejahteraan nelayan tempatan sebagai prioritas program kerja.
Tampak mendampingi Menko Polhukam, Menteri Kelautan dan Perikanan, beberapa pejabat dilingkungan Kemenko Polhukam, Plt Gubernur Kepulauan Riau, pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bupati Natuna dan pimpinan OPD Natuna.(Rian)
Telah dibaca 451 kali
