Jakarta- (harianmetropolitan,co.id). Nama Said Rony beserta rekannya Ardi Wijaya, mendadak tenar seantero Kabupaten Natuna, lantaran melaporkan Bupati Kabupaten Natuna, Hamid Rizal, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 17 September 2018 lalu.
Kala itu, Rony beserta Ardi, dengan begitu percaya dirinya, membentangkan spanduk bertuliskan “usut tuntas indikasi korupsi” Bupati Natuna Hamid Rizal, di Halaman Gedung KPK.
Serasa dunia milik berdua, begitulah tindakan Rony dan Ardi, kala “mencaplok” logo KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan, seenak perut, tanpa izin, para lembaga anti rasua tersebut.
Tindakan “membabi buta” itu, di bawah komando organisasi penggiat anti korupsi Riau Corruption Watch Provinsi Kepulauan Riau (RCW Kepri).
Akibat hal tersebut, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, saat di konfirmasi rekan media ini di Jakarta, 24 September 2018, menyampaikan, bahwa perbuatan memakai logo KPK, kesalahan besar.
Pasalnya, organisasi Riau Corruption Watch tidak memiliki kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal senada di sampaikan Devisi Mabes Polri, kala di konfirmasi rekan media ini, 21 September 2018 lalu.
Mabes Polri akan secepatnya melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku, lantaran telah berani mencaplok logo tanpa izin. “Kami akan koordinasikan dengan Polda Kepri, untuk segera di proses,” Kata Devisi Humas Polri itu geram.
Ada lima item tuntutan Riau Corruption Watch Kepri, diantaranya ;
- Pengadaan Kapal Fery 27 Milyar.
- Pengadaan Rumah Dinas.
- Pengadaan Proyek Jalan.
- Perjalanan Dinas.
- Melantik istri ke dua (ASN).
Dari sekian banyak tuntutan di atas, tidak ada satupun tuntutan RCW terkait penanganan kasus Tunjangan Perumahan Dewan, yang hingga kini masih masuk angin di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
Padahal, Kejaksaan Tinggi sudah menetapkan lima orang tersangka tahun lalu. Akibat “lambatnya”, pihak Kejaksaan Tinggi Kepri memproses kasus tersebut, Hadi Chandra dan Ilyas Sabli, kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.
Baca : http://harianmetropolitan.co.id/2018/05/20/kejati-gertak-sambal-kasus-tunjangan-perumahan-dewan/
Spekulasi laporan tersebut “berbau amis” tampak kental, lantaran, sikap maju tak gentar Rony Cs, berbeda jika berbicara kasus perumahan dewan. Pertanyaan nya ada apa?.
Hingga berita ini di turunkan, Said Rony dan Ardi belum bisa di konfirmasi.***
Sumber : AR/DataRiau.com
Editor : Redaksi
