
Tanjungpinang- (harianmetropolitan.co.id). Lelang Preservasi Rehabilitasi Minor Jalan Km 16/SP. Gesek-Tanjung Uban, yang diadakan Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Provinsi Kepri tahun anggaran 2018, diduga melanggar aturan.
Sebab, subkualifikasi PT. BPA selaku pemenang tender miliaran rupiah tersebut melebihi persyaratan lelang. Berdasarkan penelusuran awak media ini dilaman LPJK net, subkualifikasi PT. BPA masuk dalam kategori usaha besar (B1) bukan usaha menengah. Maka secara aturan, perusahaan yang beralamat di jalan Kampung Bukit, Kota Tanjungpinang itu harus digugurkan sesuai aturan barang jasa dan aturan terkait lainnya, tapi malah dimenangkan.
Menurut PPK 1 Pulau Bintan melalui koordinatornya mengatakan, hal itu tidak melanggar aturan.
“Kan boleh perusahaan besar ke bawah. Ada itu aturannya di Permen PU,” ucap Faber, di kantor PJN Wilayah 1 Kepri, Kamis 18 Oktober 2018.
Ketika ditanya Permen PUPR nomor berapa yang memperbolehkan, Faber mengatakan, lupa.
Di hari sebelumnya awak media ini sempat melayangkan konfirmasi kepada Direktur Utama PT. BPA melalui sms, Selasa 16 Oktober 2018. Namun, hal itu tak ditanggapi oleh Direktur Utama PT. BPA.
Berdasarkan Perpres barang jasa nomor 54/2010 beserta perubahannya telah dijelaskan sejelas2 nya dalam Pasal 19 a. Begitu juga dengan Permen PUPR No 19/2014 yang mengatur subklasifikasi bidang dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi terdapat pada Lampiran III. Hal itu pun dipertegas kembali di Surat Edaran Meneteri PUPR No 11/2016 E ayat b.
Maka berdasarkan peraturan tersebut, diduga PT. BPA selaku pemenang lelang Preservasi Rehabilitasi Minor Jalan Km 16 simpang Gesek-Tanjung Uban, dengan harga penawaran Rp 5.857.833.983,00 dari hps Rp 6.103.200.000,00, telah mengangkangi peraturan yang diberlakukan pemerintah. Doni.