Jambi- (harianmetropolitan.co.id)- Keterlibatan tim pengawal, pengamanan pemerintah daerah, dan pembangunan (TP4D) Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, dalam proyek penataan kawasan Taman Anggrek tahun 2018 lalu, tampaknya perlu di pertanyakan.
Pasalnya, proyek dengan dua sumber mata anggaran itu hingga kini masih di tutupi pagar seng, dan kondisi jembatan yang baru di bangun di dalam kawasan Taman Anggrek sudah goyang. Alhasil, tidak bisa di manfaatkan masyarakat.
Data media harianmetropolitan mencatat, proyek penataan kawasan Taman Anggrek bersumber dari dana Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, di menangkan oleh PT.Global Pratama Indonusa, dengan harga penawaran senilai, Rp6.731.360.000.
Selain dana dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jambi juga turut menggelontorkan anggaran penataan kawasan kantor Gubernur Jambi tahun 2018, yang nota benenya berada di kawasan Taman Anggrek (satu wilayah-red). Proyek itu di menangkan Cv. Puspa Sari dengan harga negosiasi Rp 2.082.988.076,20.
Ironisnya, proyek yang di kerjakan oleh Cv. Puspa Sari ternyata merupakan perusahaan pinjam pakai. Hal itu di akui, H. Rangkuti, selaku Direktur CV. Puspa Sari, saat di temui di kediamannya, Rt.12 No 53 Kelurahan Sunan Bonang dengan Simpang III Sipin Kota Jambi, Senin 25 Februari 2019 lalu. “Perusahaan saya di pakai H.Noprial, calon anggota legislatif, dapil Alam Brajo. Jadi saya tidak tau persis, mengenai pengerjaannya,”ucapnya enteng. Sementara, Direktur PT.Global Pratama Indonusa belum bisa di temui.
Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, Lexi Fatharani, saat di konfirmasi wartawan media ini, Kamis 28 Februari 2019 di ruangan kerjanya, mengaku tidak tau siapa tim TP4D pada kegiatan tersebut.
Janggal, dan terbilang anehnya lagi, Lexi tidak bersedia di konfirmasi langsung oleh Pemimpin Redaksi harianmetropolitan, via seluler saat itu juga. Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi di bawah pimpinan Andi Nurwinah, terkesan menutup-nutupi.
Namun, Lexi berkilah, bahwa institusi Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi telah melakukan pengawasan sesuai progres pekerjaan dilapangan, dan di rekom agar dibayar sesuai progres pekerjaan. “Hanya itu kita kawal untuk menyelamatkan keuangan negara,”katanya.
Terkait masih dipagarnya lokasi proyek, Lexi mengaku itu hak kontraktor. Namun, ia berpendapat, selayaknya tidak dipagar lagi kalau pekerjaan sudah selesai, karena itu merupakan kepentingan masyarakat. “Saya belum bisa bicara banyak tentang proyek tersebut karena tidak pegang dokumennya,”jelasnya. Usai di konfirmasi, Lexi menyuruh bawahannya untuk memfothocopy ID Card wartawan media ini.
Banyaknya, ketidakberesan dalam proyek penataan kawasan Taman Anggrek yang di awasi oleh tim TP4D Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, membuat Ketua Sepakat Menjaga Kestabilitasan Negara (LSM9) Jambi, Jamhuri, angkat bicara.
Saat di temui di kantornya, Kamis 28 Februari 2019 lalu, Jamhuri, miris melihat kinerja Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi dalam mengawasi proyek kawasan Taman Anggrek. Ia menilai, kehadiran tim TP4D kejaksan hanya sebatas pemain figuran.
Sementara pemain utama, yaitu Dinas PU, Kontraktor, Consultan Perencanaan, dan Consultan Pengawas, seharusnya di periksa ketat. “Kalau sudah terjadi kekurangan, artinya negara ini sudah seperti gado-gado dan adakah fungsi TP4D,” ucapnya bertanya.
Ia juga menilai, jika kejanggalan dalam proyek ini tidak bisa di ungkap oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, maka kinerja kejaksaan di ragukan, dan ia meminta agar TP4D tidak perlu ada.
Selain itu, Jamhuri meminta agar Gubernur Provinsi Jambi, Fachrori Umar, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dianto, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Fauzi, lebih cermat dalam menggunakan anggaran.
Pasalnya, pernyataan Dianto yang akan menganggarkan kembali dana untuk pembangunan di kawasan Taman Anggrek tahun 2019, dinilai tidak menyentuh hajat hidup orang banyak. Iapun akan menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek tersebut. “Sejauh ini saya belum bisa berkomentar banyak, tunggu di audit BPK dulu,”katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Fauzi saat hendak di konfirmasi, Kamis 21 Februari lalu, tidak di kantor. Hal serupa terjadi, saat Fikri, selaku Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) penataan kawasan Taman Anggrek hendak di konfirmasi. Bahkan, keduanya sudah sering di temui dan berulang kali di hubungi via seluler, tidak kunjung menjawab.
Sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang di gaji memakai anggaran negara nota benenya uang rakyat, tindakan Fauzi dan Fikri tidak mencerminkan sebagai ASN. Bermain kucing- kucingan dengan wartawan, tentu bertentangan dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.
Gubernur Provinsi Jambi, Fachrori Umar, harusnya menegur para bawahannya, agar segala pengerjaan proyek bisa di pertanggungjawabkan kepublik. Sebab, hingga kini, publik tidak tau apa saja item pekerjaan yang di bangun menggunakan dana APBD Provinsi Jambi dan dana Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam proyek penataan kawasan Taman Anggrek. (*TIM)
