Jambi–(harianmetropolitan.co.id)- Proyek penataan kawasan Taman Anggrek dari dana Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, senilai Rp6.731.360.000, di tahun 2018, dan dana Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, senilai Rp 2.082.988.076,20, dengan judul kegiatan penataan kawasan kantor Gubernur Jambi, tampaknya tidak “tersentuh” hukum.
Padahal, proyek yang di menangkan oleh PT.Global Pratama Indonusa (APBN-red) dan Cv. Puspa Sari (APBD-provinsi) itu, tidak bisa dimanfaatkan masyarakat hingga saat ini, lantaran masih di pagar seng, dan kondisi jembatan pun sudah goyang, sehingga menimbulkan spekulasi, proyek tersebut “bermasalah”. Bahkan, apa saja item pekerjaan dari dana APBN dan APBD Provinsi Jambi, masih menjadi misteri.
Alhasil, sejumlah tudingan miring, betapa “lemahnya” pengawasan dari tim pengawal, pengamanan pemerintah daerah, dan pembangunan (TP4D) Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, di bawah komando Kajati Jambi, Andi Nurwinah, jadi buah bibir ditengah masyarakat.
Baca :http://harianmetropolitan.co.id/2019/02/22/proyek-janggal-penataan-kawasan-taman-anggrek/
Baca : http://harianmetropolitan.co.id/2019/02/26/sisi-gelap-proyek-penataan-kawasan-taman-anggrek-provinsi-jambi/
Baca : http://harianmetropolitan.co.id/2019/03/01/lapor-kajagung-proyek-taman-anggrek-di-awasi-tp4d-kejati-jambi-bermasalah/
Belum lagi, sikap kucing-kucingan terhadap wartawan, yang dilakukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Fauzi, dan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Fikri, serta Pejabat Pembuat Komitmen, Priyatna, menunjukkan “kebalnya” para oknum ASN ini terhadap hukum.
Meski demikian, begitu berita edisi ketiga terbit, Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek penataan kawasan kantor Gubernur Jambi, Fikri, langusung muncul kepermukaan. Pria yang sangat susah di konfirmasi ini, tiba- tiba mengirim pesan WhatsApp, bahwa dirinya tidak terima, jika proyek tersebut di tuding bermasalah.
“Soal pagar tanyakan ke Priyatna, karena itu milik APBN, dan proyek APBD sudah di periksa BPK, dan semua pekerjaan sudah di pasang. Jadi, jangan di putar-putar. Kalau jembatan goyang, lantaran panjang dan tinggi sementara tiang penyangganya satu. Wong tiang penyangganya dua saja masih ada goyangnya,” tulisnya berkelit. Anehnya, kala itu Fikri menolak permintaan awak media untuk dikonfirmasi langsung di kantor.
Hal serupa terjadi, saat Priyatna hendak dikonfirmasi, Senin 11 Maret 2019 lalu di Ruang Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) PU Provinsi Jambi. Meski sudah ditemui hingga 5 kali di hari berbeda. Bahkan, berulang kali di hubungi via telepon seluler, tidak kunjung menjawab.
Edisi sebelumnya, Ketua Sepakat Menjaga Kestabilitasan Negara (LSM9) Jambi, Jamhuri, mengatakan, jika kejanggalan dalam proyek ini tidak bisa di ungkap oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, maka kinerja kejaksaan di ragukan, dan ia meminta agar TP4D tidak perlu ada.
Jamhuri juga meminta agar Gubernur Provinsi Jambi, Fachrori Umar, lebih cermat dalam menggunakan anggaran. Pasalnya, pernyataan Dianto yang akan menganggarkan kembali dana untuk pembangunan di kawasan Taman Anggrek tahun 2019, dinilai tidak menyentuh hajat hidup orang banyak. Iapun akan menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek tersebut.(TIM)
