
Natuna- (harianmetropolitan.co.id)- Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Yusripandi, membuka acara rapat paripurna penyampaian pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2018, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Jumat 15 Maret 2019.
Acara itu dihadiri, Bupati Kabupaten Natuna, Hamid Rizal, para petinggi Forkominda, Kepala OPD, dan seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pidatonya, Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal mengatakan, penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah.
Saat ini, emerintah daerah gencar meningkatkan sektor ekonomi berbasis potensi alam. Ia menyebutkan, ada enam butir visi dalam pelaksanaan program semasa pemerintahanya.
Pertama, mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah.
Kedua, memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik. Ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir nelayan dan petani. Keempat, membuka keterisolasian daerah dan desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan permukaan jalan.
Kelima, meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya Melayu sebagai payung pembangunan daerah. Keenam, peningkatan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
(Anggota DPRD Natuna, Henry FN)
Sementara itu, Ketua DPRD Natuna, Yusripandi, saat di konfirmasi wartawan, menyampaikan, bahwa setelah laporan LKPJ, DPRD Natuna akan membentuk pansus untuk mengambil keputusan. “Saat ini masih dalam tahap penyampaian,” katanya.
(*Rian)