“Pemerintahan daerah harus memberi perhatian khusus untuk peningkatan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran, terlebih kesejahteraan petugas damkar, sesuai amanat Permendagri nomor 13 tahun 2016, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah”
Natuna- (harianmetropolitan.co.id)- Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Natuna, Syawal Shaleh, terlihat sibuk saat di temui wartawan di ruang kerjanya, Jumat 22 Maret 2019 lalu. Ia sibuk menandatangani sejumlah dokumen, terkait urusan belanja rutin, seperti gaji dan biaya oprasional kantor.
Pagi itu, kedatangan wartawan hendak menanyakan kondisi anggaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Natuna yang masih begitu minim, setara anggaran kecamatan, sementara tugas dan tanggungjawab, sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018, tentang standar pelayanan minimal, begitu besar.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa, pemerintah daerah wajib memenuhi 6 kategori standar pelayanan minimal kepada masyarakat, antara lain, masalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, keamanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. “Kami masuk kategori pelayanan dasar keamanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,” katanya.
Dalam bincang-bincang singkat itu, Syawal Shaleh hanya berharap, agar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Natuna mendapat anggaran memadai.
“Alhamdulillah, pak bupati sangat mendukung, bahkan beliau telah mengarahkan, agar urusan pelayanan minimal terhadap masyarakat, seperti masalah kebakaran, di prioritaskan,” ucapnya.
Dalam arahan bupati itu, di setiap kecamatan bakal ada pembangunan pos pemadam kebakaran, sifatnya menangani masalah darurat, menunggu bantuan datang. “Saya perkirakan jika program ini gol, paling minim setiap kecamatan mendapat anggaran Rp1 milyar,” paparnya.
Namun, mantan Kabag Pemerintahan itu bercerita, selain pembenahan infrastruktur, penguatan anggaran bagi kesejahtraan para petugas dilapangan juga perlu dilakukan. Saat ini, dinas hanya mampu memberi kesejahtraan berupa asurasi terhadap petugas damkar beserta anak dan istrinya.
Padahal, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2016, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 38 ayat 5, di jelaskan, bahwa ada tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagai mana di maksud pada ayat 1 (satu) di berikan kepada pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
Bahkan, dipertegas lagi dalam surat edaran Mendagri nomor 364. I/ 1967/ SJ, tentang Kesejahtraan Petugas Pemadaman Kebakaran di daerah, tanggal 25 April 2017. Sayangnya, tunjangan ini belum di anggarkan, akibat minimnya anggaran dinas.
Hal inipun sudah pernah di utarakan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemadam Kebakaran di Pekanbaru, Selasa 5 Maret 2019.
Waktu itu, Syawal Shaleh berharap, agar pemerintah pusat membuat regulasi pengalokasian anggaran sebesar 5% (persen) untuk bidang pemadam kebakaran. “Ini demi kesejahteraan petugas, karena mereka bertaruh nyawa dilapangan. Kami berharap dukungan dan perhatiannya,” pintanya.
Ironisnya, anggaran untuk makan minum petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Natuna, juga sangat minim. Padahal, dalam satu hari, petugas pernah memadamkan api hingga tengah malam, karena sampai 12 kali pengendalian.
“Kami harus stanby 24 jam, oleh sebab itu, saya yakin, pak Bupati Natuna akan mendukung upaya kesejahtraan para petugas damkar,” harapnya.
Di tahun 2020 mendatang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Natuna bakal mendapat alokasi anggaran Rp.6 milyar. “Semoga anggaran ini tidak turun, dan kalau bisa di tambah,” ucapnya.
Selain itu, iapun menyinggung masalah kebakaran lahan di Kabupaten Natuna, dalam beberapa waktu terakhir. Data di peroleh dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Natuna, hingga bulan Maret terakhir, sudah ada 155 lahan terbakar dengan luas 101.625 Ha.
Iapun merasa prihatin dan meminta kesadaran masyarakat, agar tidak membakar lahan sembarangan, terlebih saat ini sedang musim kemarau.
“Mohon di dengarkan himbauan Bupati Natuna, jangan membakar lahan sembarangan,” jelasnya sembari menunjukkan data kebakaran hingga bulan Maret 2019. (*Rian)
