harianmetropolitan.co.id, NATUNA— Kegiatan pembukaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, berlangsung di Aula Hotel Tren Central, Jalan Pramuka, Selasa siang,19 Maret 2019. Gawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Natuna itu di buka Kepala BKPP Natuna, Erwita Yuda.
Hal ini diakui Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan, Erni Yuni Rosita, saat di konfirmasi, Rabu 20 Maret 2019. Kegiatan selama dua hari tersebut, diselenggarakan di Hotel Trend Central, dan di SMA N 1 Bunguran Timur.
Diawal, Erni enggan di konfirmasi terkait jumlah anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia lebih menyarankan agar wartawan menanyakan langsung Kabid DPPP, Alim Sanjaya. “Kesaya saja,” celetuk Sanjaya, saat itu ada dilokasi SMA N 1 Bunguran Timur.
Namun, lama kelamaan, Erni mulai buka suara. Dihadapan sang Kabid, Erni mengaku, kegiatan itu berjalan lancar. “Narasumber didatangkan dari BKN Jakarta 1 orang, BKN Pekanbaru 2 orang dan 1 orang dari Batam,” ucapnya.
Ia juga menegaskan, bahwa ke-35 peserta tidak di pungut biaya, malah BKPP membayar Belanja PNBP seleksi pengembangan karir ASN dengan metode CAT, senilai Rp100.000. Sementara untuk makan minum, para peserta hanya diberi 1 kali makan nasi kotak, dan 2 kali makan snak kotak, saat pembukaan acara di Hotel Trend Central. Esoknya, di SMA N 1 Bunguran Timur, panitia hanya memberi makan snak kotak sampai siang. “Tanya aja ke RM. Sisibasisir,” ucapnya bernada menantang.
Kemudian, para narasumber dari Badan Kepegawaian Nasional itu mendapat honorarium pembekalan dan penguji. Namun, ia tidak menyebut, berapa nominalnya. Bahkan terkait anggaran perjalanan dinas, Erni mengaku, dirinya ke Jakarta bersama staf untuk mengetahui jadwal dan pelaksanaan kegiatan, sekaligus membawa berkas.
Selanjutnya, begitu kegiatan selesai, Eselon II dan Golongan II non Eselon akan pergi menjemput berkas ke Pekanbaru. “Tidak bisa di kirim. Kita mana tau nilainya, makanya Eselon II harus pergi. Kan nga mungkin hanya di serahkan gitu, harus ada argumen,” ucap Erni.
Selama kegiatan, panitia tidak melakukan penyewaan mobil, karena sudah memakai mobil Sekban BKPP Natuna. Emosi Erni semakin memuncak, kala wartawan mempertanyakan detail penggunaan uang negara tersebut. “Kenapa ya, mempertanyakan teknis, bukan subtansinya,” ucap wanita paruh baya itu meradang, diamini Sanjaya.
Erni merasa heran, mengapa pertanyaan wartawan begitu detail. Ironisnya, pejabat yang digaji dari uang rakyat ini, enggan memberitahu jabatannya di BKPP Natuna. “Harusnya kamu kalungin kartu pers. Makanya saya agak ragu. Kemarin ada tidak ikut pelatihan dari kominfo,” ucapnya bertanya, seolah tak paham aturan keterbukaan informasi publik.
Padahal diawal konfirmasi, wartawan sudah menjalankan tugasnya sesuai kode etik jurnalistik dan uu pers no 40 tahun 1999. Begitu wartawan kembali menunjukkan kartu pers, Erni tetap saja enggan memberi tahu jabatannya. “Cari tau aja sendiri,” ucapnya.
Arogansi Erni seolah menunjukkan, bahwa dirinya “memiliki” pengaruh kuat di Badan Kepengawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Natuna. Hal ini seharusnya menjadi penilaian bagi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), agar dalam menempatkan pegawai, siap berhadapan dengan publik, bukan malah bertindak arogan.
Data media Harian Metropolitan mencatat, kegiatan itu mendapat alokasi pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp194.168.000. Rinciannya :
| No | Uraian Penjabaran | Penjabaran | Tarif | Jumlah |
| 1 | Spanduk | 2 Lembar | Rp635.000 | Rp1.270.000 |
| 2 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 4 ruangan | Rp2.850.000 | Rp11.400.000 |
| 3 | Sewa Mobil | 1 unit x 4 hari | Rp575.000 | Rp2.300.000 |
| 4 | Nasi kotak | 278 kotak | Rp32.000 | Rp8.896.000 |
| 5 | Snak Kotak | 556 kotak | Rp12.000 | Rp6.672.000 |
| 6 | Perjalanan Dinas Eselon III ke/dari DKI Jakarta | 1 orang x 1 kali | Rp12.820.000 | Rp12.820.000 |
| 7 | Perjalanan Dinas Eselon II ke/dari Pekanbaru | 1 orang x 1 kali | Rp 20.200.000 | Rp 20.200.000 |
| 8 | Perjalanan Dinas Eselon III ke/dari Pekanbaru | 1 orang x 1 kali | Rp 15.420.000 | Rp 15.420.000 |
| 9 | Perjalanan Dinas Eselon IV ke/dari Pekanbaru | 1 orang x 2 kali | Rp12.730.000 | Rp25.460.000 |
| 10 | Perjalanan Dinas Pihak ketiga ke/dari luar daerah | 4 OK | Rp9.000.000 | Rp36.000.000 |
| 11 | Perjalanan Dinas Golongan III non Eselon ke/ dari Pekanbaru | 1 OK | Rp11.850.000 | Rp11.850.000 |
| 12 | Perjalanan Dinas Golongan II ke/ dari Pekanbaru | 1 OK | Rp 10.840.000 | Rp10.840.000 |
| 13 | Belanja PNBP seleksi pengembangan karir ASN dengan metode CAT | 50 Peserta | Rp100.000 | Rp5.000.000 |
| 14 | Honorarium narasumber pembekalan ujian dinas dan penyesuaian ijazah | 16 JP | Rp400.000 | Rp6.400.000 |
| 15 | Honorarium Penguji/Pewawancara ujian dinas dan penyesuaian ijazah | 50 OP | Rp400.000 | 20.000.000 |
Beberapa item anggaran di atas (lihat tabel-red), bertolak belakang dengan fakta dilapangan. Untuk sewa gedung hanya 1 hari senilai Rp2.500.000, tapi di anggarkan 4 ruangan senilai Rp 11.400.000. Dan belanja makan minum hanya di pesan 50 kotak. “Ibu Erni hanya pesan 50 nasi kotak, sementara snak kotaknya tidak ada,”kata pegawai RM. Sisibasisir. Lalu, kemana sisa anggaran sewa gedung dan belanja makan minum?.
Kemudian, belanja sewa mobil dianggarkan, namun realisasi dilapangan tidak ada. Begitu juga dengan honorarium tim penguji yang berjumlah 50 peserta, sementara fakta dilapangan hanya 35 peserta. Belum lagi “bengkaknya” pagu anggaran perjalanan dinas mencapai Rp132.230.000 (lihat tabel penjabaran) dari total pagu kegiatan Rp194.168.000.
Jika dikalkulasikan, lebih dari 60% anggaran digelontorkan untuk perjalanan dinas. Dari Rp132.230.000, pihak ketiga yaitu narasumber dari BKN mendapat perjalanan dinas senilai Rp36.000.000. Tentu hal ini bertolak belakangan dengan prinsip efisiensi perjalanan dinas sesuai Peraturan Mentri Keuangan tahun 2012 tentang perjalanan dinas.
Banyaknya kejanggalan dalam penggunaan anggaran kegiatan ujian dinas dan penyesuaian ijazah tahun 2019 oleh BKPP Natuna, dibawah komando Erwita Yuda, perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.
Penggunaan uang negara yang di himpun dari pajak rakyat tersebut harus di kawal, agar dalam pelaporan surat pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2019, semua sesuai fakta di lapangan. Simak ulasan anggaran ujian dinas penyesuaian ijazah sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 edisi mendatang. Bersambung. (*Rian)
