
harianmetropolitan.co.id, Anambas — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas, menggelar rapat paripurna, diruangan aula lantai I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Senin 29 Juli 2019.
Acara dihadiri Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauna Anambas, para asisten, para staf ahli, Kepala SKPD, Forkomida, para pimpinan bank, pimpinan partai politik, tokoh agama.
Paripurna itu membahas pengambilan persetujuan bersama terhadap ranperda BPBD Kabupaten Anambas, Penyampaian pemandangan umun fraksi-fraksi DPRD tentang ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan tanggapan/jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
Dalam Pidatonya, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Imran, menyampaikan berpedoman peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dan peraturang pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, kabupaten dan kota yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD KKA.
Bahwa rancangan perda dari kepala daerah sebelum melakukan pembahasan tingkat kedua terlebih dahulu disampaikan pada rapat paripurna rancangan pertama meliputi penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna, rancangan umum fraksi terhadap rancangan perda dan tanggapan atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, mengatakan, bahwa dirinya akan terus menerapkan evaluasi serapan anggaran.
Laporan: Roza