Kepri- (harianmetropolitan.co.id). Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah mengajak semua komponen masyarakat untuk menyikapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan serius. Walaupun Kepri 96 persen luasnya adalah lautan, namun pads daratan yang empat persen itu terdapat hutan yang juga cukup luas.
“Kita harus cepat tanggap agar jangan sampai Karhutla semakin menjadi besar. Salah satunya adalah memberdayakan sejumlah posko penanggulangan kebakaran hutan, memaksimalkan segala sumber daya baik itu manusia, bekerja sama dengan pihak luar seperti negara lainnya dalam hal menanggulangi kebakaran hutan terutama negara tetangga,” kata Arif saat memghadiri rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum kepolisian daerah Kepulauan Riau di ruang rapat Mapolda Kepri, Nongsa, Batam, Kamis (15/8).
Menurut Arif, Kepri tetap menjadi daerah yang rawan dengan kebakaran hutan. Banyak faktor penyebabnya, yang semua karena pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merambat ke lahan lain. Ada juga penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misal lahan di daerah yang beralang-alang, konflik antara pihak pemerintah perusahaan dan masyarakat tentang sengketa lahan dan kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan.
Arif menambahkan Kepri yang menonjolkan sisi pariwisata di berbagai lini yang kemudian akan menambah pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi dari efek Karhutla tersebut. Jumlah hutan yang terus berkurang akan membuat cuaca cenderung panas, asap dari hutan akan menganggu masyarakat dan terserang penyakit pernapasan.
“Kebakaran hutan bisa berdampak pada menurunya jumlah wisatawan yang berkunjung,” tambahnya.
Dalam pada itu, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto mengatakan bahwa tahun ini, Kepri masuk kedalam kategori daerah yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Hal itu dipengaruhi akan beberapa faktor seperti kondisi geografis yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga.
“Dari seluruh Indonesia, 17 provinsi di tentukan sebagai yang rawan kebakaran 6 diantaranya berstatus darurat dan beberapa di wilayah kalimantan,” kata Kapolda.
Dalam Rakor tersebut juga Kapolda membacakan beberapa arahan dari Presiden Jokowi, antara lain pertama agar kebakaran hutan dan lahan jangan sampai terjadi lagi di Indonesia. Presiden berharap agar muspida (Gubernur, Pangdam dan kKapolda) bekerja sama dan dibantu Pemerintah Pusat agar memadamkan api sekecil apapun yang ada di wilayah masing-masing.
Sumber: HPK/Dn.
