
harianmetropolitan.co.id, Jambi– Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dianto, memimpin audiensi bersama Orotitas Jasa Keuangan (OJK) tentang Pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida), di Kantor Gubernur Jambi, Kamis 10 Agustus 2019.
Acara tersebut digagas oleh OJK dengan mengundang pemerintah daerah se-Provinsi Jambi, sebagai upaya sinergi OJK dengan pemerintah.
Sekda berharap agar semua pihak terus berkoordinasi, sehingga semua pihak terkait memahami alurnya. Ia pun berharap agar rencana pendirian perusahaan penjamin kredit daerah bisa terealisasi secepatnya, demi percepatan perekonomian daerah.
“Pembentukan PT. Jamkrida sangat penting, untuk membantu penyaluran kredit bagi UMKM, karena keberadaan UMKM berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta penyerapan tenaga kerja,”jelas Dianto.
Untuk itu, Sekda mengungkapkan, penguatan kapasitas UMKM, peningkatan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dan meingkatkan akses keuangan sangat dibutuhkan karena masih terbatasnya akses UMKM dalam pengajuan kredit usaha, apalagi tidak adanya agunan yang memadai dari pelaku UMKM sebagai persyaratan kredit, dan berharap adanya Jamakrida menjadi sangat relevan dalam meberikan jaminan bagi koperasi dan UMKM untuk memperoleh akses keuangan, sehingga dapat mengembangkan usahanya.
Sekda mengungkapkan, permodalan sangat penting bagi UMKM, karena walaupun permintaan produk atas usaha UMKM meningkat, namun karena modalnya kurang, UMKM sering kali menolak permintaan akibat tidak dapat memenuhinya, dan masalah yang terkait dengan modal adalah tidak adanya jaminan ketika UMKM berhubungan dengan perbankan untuk pencairan kredit.
“Pertumbuhan kredit UMKM di Provinsi Jambi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total kredit sebesar 10,67%. Pangsa kredit UMKM masih didominasi oleh kredit kepada usaha mikro dan usaha kecil. Pada triwulan IV tahun 2018, kredit UMKM di Provinsi Jambi mencapai Rp13,77 triliun atau tumbuh 13,62% year on year, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,87%,” katanya.
Penyaluran kredit kepada usaha mikro dan kecil pada triwulan IV 2018 masing-masing mencapai 35,37% dan 34,91% terhadap total penyaluran kredit UMKM. Sementara itu, kredit kepada usaha menengah sebesar 29,34% dari total kredit UMKM. Besar harapan saya, jumlah ini akan lebih besar lagi dengan adanya pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PKKD) ini nantinya.
Sementara itu Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan IKNB (Instansi Keuangan Non Bank) OJK, Togar Sinaga, berharap agar Jamkrida terbentuk di Provinsi Jambi untuk membantu kredit kepada UMKM. “Sayang kalau KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp140 triliun tidak mengucur di Jambi,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala OJK Perwakilan Jambi, Endang Nuryadin. Ia menegaskan, audiensi itu membahas tindaklanjut pendirian perusahaan Jamkrida di Provinsi Jambi.
“UMKM yang tidak bankable tetapi usahanya bagus, akan dibantu melalui Jamkrida agar lebih mudah mendapatkan kredit usaha, dan Provinsi Jambi juga memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit.
Laporan: Novalino