harianmetropolitan.co.id, Jambi– Gubernur Jambi, Fachrori Umar, mendampingi Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang, saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Rehabilitasi, Senin 14 Oktober 2019.
Selain meninjau setiap lokasi dan ruangan yang ada di BRSAMPK Alyatama Jambi, Menteri Sosial juga menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan anak-anak, didampingi dan diajarkan oleh Mensos dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto. 
Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Alyatama Jambi, suatu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan sosial anak terlantar, melalui pengasuhan dan memberikan pelayanan pengganti fungsi orang tua/keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan social, sehingga anak dapat memperoleh tempat untuk tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal.
Usai melakukan peninjauan bersama Menteri Sosial, Gubernur Jambi menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak. Gubernur mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pengaduan, rujukan, pendampingan, bahkan bantuan hukum dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak di Provinsi Jambi.
Fachrori menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak telah memberikan dampak negatif yang sistemik karena tidak hanya berpengaruh terhadap korban namun juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan satu keluarga.
Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pelayanan di Balai Rehabilitas yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi sudah cukup baik dan dari kunjungan ini pemerintah dapat melihat langsung dan berinteraksi.
“Kita sangat senang dapat berkunjung ke tempat ini, seperti yang diketahui bahwa PSAA Alyatama Jambi ini adalah perpanjangan tangan pemerintah khususnya Kementerian Sosial yang berkewajiban untuk berperan dalam mengembalikan keberfungsian psikososial anak-anak. Balai ini menjalankan fungsi melakukan assessment, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi anak, pemetaan data, dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus,” terang Mensos.
Laporan: Novalino
