Tanjungpinang- (harianmetropolitan.co.id). Wali kota Tanjungpinang, Syahrul, mengharapkan enam ranperda yang diusulkan pemerintah Kota Tanjungpinang dapat segera terealisasi menjadi peraturan daerah. Hal ini diperlukan agar menjadi dasar pijakan atau pedoman dan petunjuk bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam hal kepastian hukum yang implementatif dan berkualitas. Demikian pernyataan ini disampaikan Wali kota Tanjungpinang, saat menyampaikan pidatonya pada rapat paripurna terbuka DPRD Kota Tanjungpinang dengan agenda penyampaian pidato wali kota terhadap enam ranperda Kota Tanjungpinang 2020, di ruang sidang paripurna, Kantor DPRD Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Selasa (28/1/2020).
Wali kota menekankan, keenam propemperda yang menjadi skala prioritas itu adalah ranperda tentang perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanjungpinang, dan ranperda tentang perseroan terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kota Tanjungpinang nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Tanjungpinang nomor 2 tahun 2010 tentang pengujian kendaraan bermotor. Kemudian, ranperda tentang pencabutan peraturan daerah Kota Tanjungpinang nomor 9 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus KORPRI, dan ranperda tentang pencabutan peraturan daerah Kota Tanjungpinang nomor 10 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja RSUD.
Pada kesempatan itu, juru bicara dari masing-masing fraksi DPRD yakni, PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Hanura, dan Nasdem membacakan pandangan umum fraksi terhadap enam ranperda usulan Pemko Tanjungpinang. Dikatakannya, saran dan masukan dari fraksi-fraksi berupa pemantapan regulasi atau pemantapan hukum terhadap muatan ranperda yang akan dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memang menjadi perhatian utama dari Pemko Tanjungpinang. Begitu juga penyeimbang pelayanan publik, kekuatan pasar dan perbankan menjadi tolok ukur bagi pemko Tanjungpinang dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan kekuatan keuangan yang berdampak terhadap daerah menjadi perhatian dan pemikiran kita bersama.
“Dengan penetapan ranperda menjadi perda nantinya, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Tanjungpinang dan kepastian hukum serta di implementasikan,” tuturnya. Seusai penyampaian pidato wali kota, rapat paripurna dilanjutkan dengan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap enam ranperda kota Tanjungpinang 2020. Dari pandangan umum ketujuh fraksi-fraksi DPRD menyatakan, setuju enam ranperda usulan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk dilanjutkan pembahasannya.
Rapat paripurna yang dibuka Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni, dan dihadiri Wakil Wali Kota, Hj. Rahma, Wakil Ketua I DPRD, Ade Angga, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, serta lurah.
Editor: Doni.
