harianmteropolitan.co.id, Natuna– Sebagai bentuk penolakan keras terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan kabupaten Natuna sebagai salah satu tempat pengasingan (Karantina) Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, ratusan elemen masyarakat dan Ketua Organisasi (Ormas) datangi kantor DPRD. Masyarakat meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD agar memberikan solusi penolakan karantina tersebut pada malam Jum,at malam 31 Januari 2020.
Kedatangan masyarakat beserta ketua organisasi masyarakat (Ormas) ini langsung di sambut oleh Ketua DPRD Natuna Ades Putar di dampingi wakili I DPRD Natuna Jarmin Sidik beserta anggotanya dan melaksanakan rapat terbuka bersama pemerintah daerah yang di wakili oleh sekretaris daerah Wan Siswandi, serta Dandim Natuna 0318 Letkol (Czi) Ferry Kriswardana dan Kapolres Natuna yang di wakili oleh Wakapolres Natuna Kompol Wisnu Edi Sadono. Tepatnya pada jam 10 : 00. Malam
Informasi yang berhasil dihimpun, rencananya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan akan mengevakuasi sebanyak 243 orang WNI dari Wuhan, China, untuk dilakukan karantina selama 14 hari di Kabupaten Natuna.
Sementara itu Ketua DPRD Natuna Andes Putra, meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna agar segera mengambil langkah antisipasi dan himbauan kepada seluruh masyarakat, jika memang terpaksa WNI dari Wuhan tersebut harus dikarantina di Natuna. “Ini demi keamanan masyarakat Natuna dari terjangkitnya virus corona,” kata Andes.
Andes juga meminta kepada Pemerintah Daerah supaya segera mengambil tindakan, supaya WNI dari Wuhan itu batal dikarantinakan di wilayah ujung utara NKRI tersebut.
Wan Siswandi memaparkan kronologi awalnya pihaknya tidak mengetahui adanya wacana karantina Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan ke Natuna, namun ia baru mendapat Kabar jm 04 :00 tadi sore bahwa kementrian kesehatan, dan
kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) telah tiba di Banda Raden sadjad Ranai.
“Tak tau ceritanya tau tau sudah datang dan sampai aja di Natuna. usai penjemputan rombongan langsung melakukan pengecekan lokasi di setengar barat terus pulang kehanggar milik TNI AU”, papar Siswandi.
Siswadi juga menjelaskan dalam perjalanan pulang bersama rombongan kementrian kesehatan dari pengecekan lokasi di setengar bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menghubunginya Via telpon Bupati mengatasnamakan masyarakat Natuna menolak karantina tersebut.
” Sesampainya di hanggar bupati menelpon untuk saya sampaikan kepada kementerian kesehatan bahwa pemerintah daerah menolak karantina WNI Wuhan ke Natuna, jadi saya kasih lah hp saya ke kementerian biar bupati bisa bicara langsung dengan kementrian kesehatan”, tandasnya.
Tambah Siswandi kementrian kesehatan mengatakan padanya, bahwa untuk sementara waktu selama kurang lebih dua Minggu atau 14 hari Warga Negara Indonesia (WNI) yang berbeda di Wuhan akan di karantina di Natuna, kementerian juga menjelaskan sesuai ketentuan WHO bawah sebelum di pulangkan WNI tersebut harus di karantina.
“Saya mengutip ucapan kementerian kesehatan tadi bahwa yang di karantina bukan orang-orang yang sakit namun mereka yang sehat, yang sakit akan langsung di antar ke Jakarta langsung sesuai keputusan WHO”, paparnya mengutip ucapan kementerian kesehatan.
Sementara Haryadi Ketua DPD KNPI Natuna mewakili suara masyarakat Natuna, meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Natuna untuk mencari solusi agar penolakan ini di tindak lanjuti, menurutnya jika penjelasan kementerian kesehatan yang di sampaikan oleh Sekretaris daerah wan Siswandi tadi seperti itu kenapa pemerintah pusat harus mengkarantinakan WNI dari Wuhan kenatuna harusnya langsung di bawah pulang langsung ke daerah-daerah masing-masing.
“Meskipun setetmennya tidak ada penyakit kami masyarakat Natuna tetap menolak apa pun alasannya, kami akan tetap tolak dan akan turun ke bandara, tetapi kalo mereka kenatuna hanya mengisi minyak terus terbang lagi tidak apa-apa asal penumpang jangan pernah pinjaki kakinya ke Natuna,”tegas Haryadi
Di waktu yang sama ketua lembaga adat Melayu (LAM) Wan Zawal juga menyampaikan hal yang senada, ia meminta agar pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Natuna tegas dalam hal ini karena menurutnya kabupaten Natuna bukan pulau kosong yang tak perpenghuni di pandang sebelah mata oleh pemerintah pusat, ia berharap jangan sampai permasalahan ini menjadi resah masyarakat, untuk itu ia serahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah Daerah dan DPRD.
“Kalo untuk menolak jelas saya juga menolak, tapi apa pun itu Jangan sampai ada pertumpahan di antara kita, saya serahkan permasalahan ini kepada DPRD,”pintanya (*Rian)
