harianmetropolitan.co.id, Anambas – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengajak seluruh elemen untuk mendukung program pemerintah pusat. Salah satunya Tol Laut.
“Berkat Presiden, Tol Laut melayani daerah perbatasan, terpencil, dan pesisir,” kata Bupati saat membuka rapat kewenangan tol laut, di Aula DPMPTTRANTRANAKER, Selasa, 25 Februari 2020 kemarin.
Bupati Haris menyampaikan, persoalan bongkar muat pelabuhan Tarempa harus dicari solusi yang dihadapi pelabuhan, baik buruh, syahbandar, dan Pelni.
Menurut Bupati, di Kecamatan Jemaja tol laut dan buruh tidak ada persoalan, tetapi di tarempa ini sering mendapat laporan.
“Cari permasalahan agar bongkar muat cepat berangkat, karena Pelni memberikan waktu tiga hari,” tutur Bupati Haris.
Bupati Haris menenangkan, rapat ini bertujuan agar barang di Kabupaten Kepulauan Anambas melimpah ruah, dan harga barang murah.
Sementara itu, Kepala Disprindakop KKA, Usman, menjelaskan, untuk mempermudah koordinasi di pelabuhan, pihaknya akan mengatur buruh, dan perusahaan PKBM agar sistem di pelabuhan lancar.
“Kami akan koordinasikan ke pihak perusahaan untuk menyediakan gudang,” tuturnya.
Ia menyebut, terkait kewenangan ada di pusat, di daerah Dispridagkop, dan kewenangan untuk Tol Laut semuanya di urus Kemenhub.
Selanjut Dispridagkop, bertugas untuk memantau barang apa saja yang keluar dan masuk dari Tol Laut agar permasalahan harga tidak melonjak.
Rapat tersebut dihadiri, Asisten II Bidang Prekonomian, Kabid Perhubungan, Kepala Unit Penyelengara Pelabuhan Kelas III Tarempa, Kepala Agen Pelni, Kapten KM Logistik Nusantara 4 Tol Laut, dan Perusahan Bongkar Muat (PBM) Tenaga Bongkar Muat (TKBM). (Roza)
