harianmetropolitan.co.id, Kampar – Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto melantik 31 Kepala Desa tahap II. Kades Bukit Melintang yang bersengketa pada Pilkades tahun 2019 lalu juga ikut dilantik, Rabu 26 Februari 2020.
Hal itu membuat masyarakat Desa Bukit Melintang sangat kecewa kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kampar. Karna permasalahan sangketa di Desa Bukit Melintang belum selesai namun M.Fadli tetap dilantik Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto sebagai Kepala Desa.
“Kami masyarakat Desa Bukit Melintang menolak pelantikan kepala desa yang telah di batalkan sebelumnya oleh Bupati kampar. karena dalam pemilihan Kades di desa bukit melintang tahun 2019 telah terbukti dan terpenuhi unsur – unsur pelanggaran,” ujar Zulfikri Calon Kepala Desa Bukit Melintang yang juga mewakili masyarakat Desa Bukit Melintang kepada wartawan.
Dikatakan Zulfikri bahwa, pemilhan Kades Bukit Melintang sebelumnya telah di batalkan oleh Bupati Kampar berdasarkan Surat Bupati Kampar dengan nomor 140/DPMD/072, PRIHAL : Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa.
Dari hasil fasilitasi penyelesaian gugatan yang telah di laksanakan oleh tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa Kabupaten Kampar. Diberitahukan bahwa telah terbukti dan terpenuhi unsur- unsur pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kades dibatalkan sebagaimana di atur dalam peraturan Bupati Kampar nomor 54 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemilihan Kades serentak bergelombang.
Ia memita ketegasan Bupati Kampar tentang pemungutan suara ulang (PSU) tetap di laksanakan di desa Bukit Melintang berdasarkan surat Bupati tersebut. Untuk menghindari konflik antar masyarakat, sekaligus terciptanya kembali suasana kondusif ditengah masyarakat Desa Bukit Melintang.
“Kita takutkan ketidak tegasan Bupati akan mengakibatkan polemik besar di tengah masyarakat Desa Bukit Melintang dan juga ini akan mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kampar,” kata Zulfikri.
Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto saat dikonfirmasi terkait pelantika Kades Bukit melintang menyampaikan bahwa, dalam sangketa pilkades pemda melaui tim, melakukan konsultasi kepada Kementrian Dalam Negeri. Ada jawaban tertulis dari kementrian dalam negeri berkenaan dengan sangketa Pilkades.
“Di dalam mekanisme pemilihan kepala desa tidak dikenal dengan PSU, silahkan nanti yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan, sehingga keputusan gugatan yang sudah ingkrah akan menjadi bahan pertimbangan bupati dalam memutuskan,” kata Catur Sugeng Susanto.
Sementara itu Kepala Dinas PMD Kampar Febrinaldi saat di konfirmasi mengatakan, paska kemaren belum terlaksananya PSU dengan belum terbentuknya panitia. Pemerintah Daerah berkonsultasi ke Kementrian Dalam Negeri untuk meminta petunjuk terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Dijelaskan Febrinaldi, hasil kordinasi dengan Kementrian bahwa pemerintah daerah disarankan untuk tidak melakukan PSU karna UU 6 tahun 2014 tentang desa belum mengatur tentang PSU, artinya kebijakan pengaturan terkait PSU berdasarkan pemahaman Kementrian Dalam Negeri atau regulasi, karnakan undang – undang dan regulasikan sampai permen dibawa kementrian dalam negeri itu tidak diatur.
“Nah, di poin sarannya itu, menyarankan agar pemerintah daerah tetap melantik hasil pilkades,” katanya.
Lanjut dia, kalau ada pihak yang keberatan atau tim penggugat disarankan untuk melakukan gugatan di peradilan tata usaha negara (PTUN) baik pidana maupun perdata. Bagi pemerintah daerah tentunya rujukan yang diarahkan oleh Kementrian ini menjadi sebuah keputusan yang harus juga dipertimbangkan dan ditaati oleh pemerintah daerah, karnakan simtem pemerintahan kita secara nasional.
“Kalau ada keraguan kita terkait regulasi tentu kita merujuk ke regulasi yang lebih tinggi atau Kementrian yang diatur oleh Kementrian. Nah, diharapkan tentunya seluruh pihak baik itu pihak yang dilantik ataupun pihak yang barang kali berdasarkan keputusan ini diberikan ruang nanti akan melakukan gugutan ini sudah bisa di jalankan, artinya masing – masing sudah dilakukan sesuai apa yang diarahkan oleh kementrian,” terangnya. (Amri)