harianmetropolitan.co.id, Anambas – Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori ke 13 Provinsi yang di tetapkan sebagai Daerah perbatasan.
Adapun dari 7 Kabupaten/Kota yang dilingkupinya, Anambas menjadi salah satu Kabupaten termuda usianya yang kini menjadi sorotan dan perhatian bagi Pemerintah Pusat dalam pencanangan pelaksanaan Gerbang Dutas di Anambas.
Menindaklanjuti hal itu, dilakukan pertemuan Pansus Ranperda antara Badan Pengelola Pembangunan Daerah (BPPD) dengan Tim Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) perihal susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPPD, di Kantor BNPP Jakarta, Rabu, 4 Maret 2020 kemarin.
Pertemuan tersebut dipimpin Amat Yani anggota Pansus Siti Bayu, Muliady, Syafrilis dan Mariady, Asisten I, Kabag Hukum, dan Kabag Pembangunan.
Pada pembahasan tersebut, secara kelembagaan memang harus di bentuk BPPD, karena sekarang ini yang ada di Anambas hanya setingkat Kasubag perbatasan, dari sisi komunikasi dan koordinasi masih dilihat kurang efektif.
“Segeralah ada kelembagaannya, karena kami melihat Pemerintah dan DPRD sangat semangat membangun daerah,” ujar Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian, Dr. Gutmen Nainggolan, SH., M.Hum, di Ruang Rapat BNPP.
Dari 10 Kecamatan yang ada di Anambas, 7 Kecamatan sudah di masukan dalam program Lokpri, sisanya akan menyusul, diantaranya Jemaja Barat, Siantan Utara, dan Kute Siantan yang merupakan Kecamatan di bentuk.
“Dengan sudah terbentuknya nanti BPPD, maka semangat daerah tidak boleh lagi ragu untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan BNPP, karena secara makam dan kelembagaannya sudah sama,” ucap Dr. Frop. Bahtril Bakri, m app, Sc.
“Apabila hal tersebut terlaksana, tentunya akan menjadi fase baru bagi masyarakat Anambas dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan,” pungkasnya. (Roza)
