Tanjungpinang- (harianmetropolitan.co.id). Semua sektor perekonomian terpuruk dibantai Pandemi Covid-19, tak terkecuali sektor pariwisata. Hal ini membuat Provisi Kepulauan Riau sebagai pintu masuk pariwisata Indonesia mengalami dampak yang sangat serius, terbukti banyak hotel dan pengelola wisata yang harus merumahkan dan bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya sebagai akibat sepinya kunjungan wisatawan.
Menanggapi hal ini Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ilyas Sabli angkat bicara, sudah saatnya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan industri pariwisata Kepri yang digadang-gadangkan menjadi sektor unggulan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah Migas.
“Saya setuju dengan langkah Dinas Pariwisata Kepri yang rencananya akan membuka kawasan wisata Lagoi dan Nongsa yang lain mungkin bisa menyusul seperti Bintan, Kepulauan Anambas dan Natuna, yang masih zona hijau,” ujarnya saat dijumpai kediamannya Jalan Soekarno Hatta, Senin (1/6/2020).
Namun demikian Ilyas meminta, semua pelaku industri wisata untuk dapat mematuhi seluruh aturan protokol kesehatan, baik di hotel, rental mobil, kuliner dan sampai ke objek wisata.
“Penyiapan tempat pencuci tangan, handsanitizer, penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh dan pengaturan pengunjung juga tetap harus diperhatikan supaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” paparnya.
Ilyas Sabli melihat keterpurukan Industri Pariwisata akibat pandemi Covid-19 ini harus segera di atasi, karena sektor pariwisata ini mempunyai efek domino terhadap sektor-sektor lain.
“Disana ada perhotelan, usaha rental mobil, pemandu wisata, jasa kuliner dan oleh-oleh, jangan sampai mereka terlalu lama terkena dampak yang pada akibatnya akan menimbulkan pengangguran, tentu saja ini akan menjadi masalah baru lagi nantinya,” terang politisi Partai NasDem ini.
Terakhir Ilyas berharap pariwisata Kepulauan Riau dan Natuna dapat kembali pulih dan berjalan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
“Fungsi pengawasan dan disiplin baik itu masyarakat, pelaku usaha sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut,” tukasnya.
