harianmetropolitan.co.id, Anambas- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat bersama pemerintah daerah tentang penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi, di aula lantai I Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jumat 12 Juni 2020.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Hasnidar, menyampaikan, sesuai rapat Bamus bulan Juni lalu, rapat hari ini untuk menyampaikan pandangan umum fraksi – fraksi DPRD tentang perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan tanggapan jawaban Kepala daerah, tentang pandangan umum fraksi – fraksi, serta mengambil keputusan bersama, tentang Ranperda Kabupaten Layak Anak.
Pandangan fraksi PPP Plus, yang dibacakan Hasnidar, menjelaskan, dalam menyusun pendapatan anggaran daerah APBD tahun 2019, harus didasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah. Namun, Fraksi PPP Plus masih menemukan, anggaran 2019 belum sepenuhnya sesuai undang- undang nomor 17 tahun 2004 tentang keuangan negara.
Kendala ini disebabkan kurangnya materi serta obserpasi dilapangan sehingga sering terjadi kesalahan kakulasi dalam hal anggaran. “Ini catatan penting bagi pemerintah daerah agar dapat memperbaiki serta mengembangkan beberapa aspek terkait hal implementasi dan pelaksanaan ranperda dikemudian hari,” ujarnya
Terkait beberapa pandangan Fraksi, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris menjawab, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kenerja dan pelaksanaanya telah berusaha memberi dampak langsung pada masyarakat.
Proses ini dibuktikan dengan dilakukanya previkasi usulan secara bertahap baik dari tahapan perencanaan hingga tahapan anggaran, dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan melakukan pendekatan tematik, dimana kebijakan perencanaan pembangunan dan pengagaran yang telah memperhatikan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi agar perencanaan yang disusun menjadi selaras, kemudian pendekatan integratif, dimana setiap program tidak berjalan sendiri melaikan satu kesatuan yang saling mendukung dan daya tampung sehingga penganggaran pembangunan sangat perhatikan kesesuaian ruang meskipun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kekurangan.
“Hal ini tentunya menjadi catatan bagi pemerintah daerah dalam melakukan koreksi dan evaluasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran berikutnya,” ucapnya
Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK juga mencakup evaluasi, ketepatan dan kebijakan, akuntansi yang digunakan dan kewajiban sistemasi dan akuntansi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
“BPK menyakini bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan opini BPK, sehingga opini BPK pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2019 menyajikan wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata Haris
Acara dihadiri, wakil I dan II, serta Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, OPD, Forkopimda, Parpol, Ormas, Camat Siantan, Lurah Tarempa. (*Roza)
