
harianmeropolitan.co.id, Karimun– Pelabuhan tikus di Kabupaten Karimun, sudah menjadi primadona bagi bandar narkoba untuk melakukan transaksi, karena minim pengawasan dari aparat. Celah ini dimanfaatkan, bukan hanya pebisnis narkoba, namun juga pemasok barang ilegal lainnya.
Ditengah pandemi Covid-19, sejumlah barang diduga tanpa dokumen resmi, masuk diam-diam melalui Pelabuhan Kolong, dini hari. Hal itu berdasarkan investigasi wartawan harianmetropolitan.co.id, selama sepekan, bersama rekannya, Kamis 11 Juni 2020 lalu.
Sumber harianmetropolitan.co.id menyebutkan, barang tanpa dokumen resmi itu berupa sembako, yang didatangkan dari Negara Malaysia, lewat Kota Batam dan dibawa ke Kabupaten Karimun lewat Pelabuhan Kolong, dan didistribusikan ke Pasar Puan Maimun.
Mantan Kepolisian Resor Karimun AKBP I Made Surya Wijaya, pada berita Antara Kepri edisi : Jumat 27 November 2015 lalu menyebutkan, kasus penyalahgunaan narkoba di kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, meningkat dalam dua tahun terakhir.
“Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Karimun berpotensi menjadi pangsa pasar narkoba lintas negara,” ucapnya.
Selain I Made Surya Wijaya, Mantan Kepala Polres Karimun, AKBP Imam Santoso, seperti dikutip dari media Solopos.com, edisi : Jumat 22 Januari 2010, pernah mengatakan, pelabuhan tikus merupakan ancaman terhadap masuknya narkoba dari luar negeri. “Pelabuhan-pelabuhan tikus rawan penyelundupan narkoba dari luar negeri,” katanya.
Kedua perwira kepolisian itu sangat tau betul, pelabuhan tikus kerap dijadikan jalur masuk peredaran narkoba. Lalu, mengapa pengusaha sembako tersebut membawa sembako lewat pelabuhan tikus Kolong, bukan pelabuhan resmi, ada apa didalam sembako tersebut?.
Pertanyaan ini kini menjadi buah bibir ditengah masyarakat Kabupaten Karimun, sayangnya, sejumlah aparat kurang memberi respon.
Ditengah pandemi Covid-19, pengawasan di Pelabuhan Kolong seharusnya diperketat, sebab tanpa pengawasan, bukan tidak mungkin, sejumlah tindakan kriminal lainnya dapat terjadi, seperti jalur perdagangan manusia.
Hingga berita ini terbit, pihak bea cukai, saat dikonfirmasi Senin 15 Juni 2020, tidak berani berkomentar tentang praktek bongkar muat barang di Pelabuhan Kolong. Bersambung. (*N.Lubis)