Bintan- (harianmetropolitan.co.id). Penghamburan uang negara tampak jelas dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan.
Pekerjaan yang menggunakan dana APBN tahun 2018 dan dilanjutkan kembali tahun 2019, sampai saat ini belum juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal uang yang dikucurkan untuk pekerjaan kontruksi dua tahap ini mencapai belasan milar rupiah.
Dari pantauan harianmetropolitan.co.id di lapangan, beberapa bagian jembatan tampak rusak parah. Seprti oprit jembatan yang belum dikerjkan, tembok penahan urukan tanah oprit miring dan masih banyak lagi.
Salah satu pengendara jalan yang sedang melihat jembatan tersebut saat dikonfirmasi harianmetropolitan.co.id mengelus dada dan mengecam. Ia mengatakan seharusnya ini sudah bisa dilalui masyarakat, “jembatan ini sudah dua kali dikerjakan tapi belum selesai juga. Sebenarnya ini dibuat untuk masyarakat atau untuk siapa. Masak sudah dua tahun tak siap-siap juga, malah hancur seperti ini,” ucapnya dengan nada agak tinggi, beberapa hari lalu.
Ia menyarakan agar pihak berwajib segera memanggil kontraktor dan dinas terkait untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan ini.
Menidaklanjuti atas hal ini harianmetropolitan.co.id melakukan konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan, Bayu Wicaksono, ST melalui aplikasi WhatsApp, Sabtu (27/6/2020) siang. Hingga berita ini dimuat, PPK pekerjaan belum juga membalas konfirmasi yang dilayangkan harianmetropolitan.co.id.
Awal mula Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan diadakan dan ditenderkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam pada tahun 2018 dengan nilai hps Rp 9.999.999.439,82. Perusahaan asal Kendari yakni PT. BFG menjadi pemenang tender dengan harga penawaran Rp 9.966.292.657,69.
Lalu pekerjaan itu dilanjutkan kembali tahun 2019 dengan nilai hps Rp 7.499.999.319,56, kali ini perusahaan asal kota Tanjungpinang CV. BML ditetapkan sebagai pemenang tender dengan harga penawaran Rp 7.395.141.534,86.
Hingga saat ini jembatan dengan panjang kurang lebih 20 meter dan lebar 8 meter itu tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena tak siap dikerjakan, dan yang lebih parahnya lagi PPK pekerjaan tidak memblakclist kontraktor atas pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Perpres nomor 16 tahun 2018.
Diharapkan instansi terkait untuk segera menyelidiki permasalahan yang merugikan keuangan negara di proyek ini. Doni Sianipar.
