harianmetropolitan.co.id, Anambas – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Anambas menggelar unjuk rasa, di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis, 3 September 2020.
“Kami dari HNSI bersama masyarakat menolak kapal asing, cantrang dan trawal dan kapal pukat mayang untuk mengambil hasil ikan kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas,” ucap Dedi Syaputra Koordinator Orasi, Kamis, 3 September 2020
Dedi Saputra yang juga Sekretaris HNSI Kepulauan Anambas, mengatakan, aksi ini sudah yang ketiga kalinya di gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, yang pertama menyampaikan aksi tuntutan, pernyataan sikap dan hari ini menyampaikan desakan.
“Kita menuntun agar persoalan nelayan Anambas diselesaikan. HNSI juga mempertanyakan, sudah sejauh mana rekomindasi 14 pansus DPRD, dan apakah telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas,” ucapnya.
Ia berharap, pemerintah agar tegas terhadap pelanggaran laut. Ada beberapa desakan HNSI kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pertama tuntaskan dan realisasikan hasil rekomindasikan oleh panitian dan khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas tentang nelayan.
Kedua menolak rencana pemerintah melegalkan alat tangkapan ikan cantrang atau trawl.
Ketiga menghentikan segera alat penangkapan ikan cantrang atau trawl beroperasi di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas – Natuna sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan diwilayah penegelolaan Perikanan Republik Indonesia.
Keempat mendesak pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan penolakan alat penagkap ikan cantrang atau trawl diperairan Kabupaten Kepulauan Anambas – Natuna kepada Kementerian Kelautan dan Perikananan Republik indonesia dan Kementrian Koordinator Politik dan Hukum dan Kemanan.
Kelima mendesak lembaga atau instansi terkait melakukan pengawasan secara rutin dan melibatkan nelayan.
Keenam mendesak lembaga atau instansi terkait memperkuat pengawasan dan bertindak tegas terhadap kapal ikan asing di perairan Anambas – Natuna.
Ketujuh tertibkan pelanggaran zona tangkap kapal mayang diKabupaten Kepulauan Anambas.
Kemudian, kedelapan mendesak pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serius dan sungguh – sungguh menyelesaikan persoalan nelayan.
Dan yang kesembilan desakan nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak di indahkan dalam 1 X 24 jam, maka nelayan akan bertindak dilapangan.
Selanjutnya perwakilan dari masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Kabupaten Kepukauan Anambas. “Aksi kami ini bukan kepentingan politik tetapi perjuangan untuk demi keselamatan terumbu karang dan ikan untuk anak cucu kami kelak,” ucap seorang nelayan.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, menanggapi beberapa poin atau desakan pertanyaan yang disampaikan dari HNSI dan akan mencari solusi untuk masyarakat nelayan yang ada di Kepulauan Anambas.
“Menolak rencana pemerintah melegalkan, kalau masih kewenangan pemerintah daerah kami dari pemerintah sudah lakukan, sudah berapa kali kita mengirim surat untuk menolak,” ucap Bupati.
Lanjut Abdul Haris, apa menjadi berat pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini, menyangkut kewenangan pemerintah Kabupaten, dibawah pemerintah provinsi dan pusat tetapi dari sisi tertentu tidak bisa memaksa dan hanya bisa berkoordinasi, meminta dan berdiskusi atau melalui instansi terkait DPR RI dan lain sebagainya yang lakukan.
Dikatakanya, pemerintah daerah sudah berupaya bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini.
Hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dan HNSI Kepulauan Anambas ada empat poin.
Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas bersama – sama dengan HNSI dan perwakilan nelayan serta instansi vertikal terkait untuk ke Provinsi dan Jakarta membicarakan masalah kapal cantrang, pukat mayang dan kapal ikan asing.
Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas bersama – sama instansi pertikal terkait, Perwakilan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan perwakilan HNSI turun kelapangan untuk mengawasi kapal cantrang, pukat mayang dan kapal ikan asing.
Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas bersama – sama dengan HNSI dan perwakilan nelayan serta instansi vertikal terkait diikutsertakan dalam setiap rapat – rapat permasalahan nelayan.
Segera menindaklanjuti hasil orasi nelayan pada tanggal 3 september 2020 di gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pantaun media Harianmetropolitan.co.id aksi dilanjutkan di lapanganan bola, dan dialog digedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Banyaknya masyarakat yang tergabung dalam HNSI dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Diperkirakan aksi unjuk rasa tersebut diikuti masyarakat yang tergabung dalam HNSI dengan jumlah sekitar 500 orang.
Unjuk rasa tersebut dihadiri Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, OPD dan Masyarakat Nelayan.
Aksi dikawal ketat dari pihak TNI, Kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Kepulauan Anambas. (Roza)
