(Kantor KPU Kabupaten Anambas)
harianmetropolitan.co.id, Anambas– Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Anambas, mendapat kucuran dana dari pemerintah daerah, melalui Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), untuk penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, sekitar Rp14,22 miliar. Namun, KPU Kabupaten Anambas, “tidak” transparan dalam pengelolaan anggaran, sesuai amanat Perpres no 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa, dan undang-undang no 8 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.
Dalam dokumen yang diterima media harianmetropolitan.co.id, di Rencana Umum Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Anambas, tercatat anggaran Pilkada yang seharusnya senilai Rp14,22 miliar, namun, yang dilaporkan sesuai aturan pengadaan barang dan jasa tercatat hanya senilai Rp4,826 miliar, dengan rincian, kegiatan melalui metode penyedia sebanyak 49 item kegiatan, dan swakelola 41 item kegiatan. Lalu, kegiatan apasajakah itu, lihat foto.
(Anggaran Belanja KPU Kabupaten Anambas dalam Rencana Umum Pengadaan untuk Pilkada 9 Desember 2020, metode penyedia)
(Anggaran Belanja KPU Kabupaten Anambas dalam Rencana Umum Pengadaan untuk Pilkada 9 Desember 2020, metode swakelola)
Perilaku menerobos aturan main dalam pengadaan barang dan jasa ini jelas menimbulkan dugaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran ditubuh KPU Anambas. Hal ini “bisa” jadi karna lembaga tersebut jarang dipantau aparat penegak hukum, sehingga membuat PA/KPA KPU Kabupaten Anambas, Kaharuzzaman, melanggar aturan presiden.
Menurut Nafri Hartoyo (Widyaiswara Balai Diklat Malang) dalam laman Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, secara tegas mengatakan, mengumumkan rencana umum pengadaan merupakan salah satu tahapan dalam pengadaan barang/jasa. Apabila salah satu tahapan saja dilanggar, maka dianggap melanggar peraturan pengadaan barang/jasa secara keseluruhan. “Besar kecilnya hukuman tergantung hasil penyelidikan aparat hukum, apakah ada kegiatan sistematis untuk menyembunyikan paket pekerjaan atau tidak,” tulisnya.
Selain itu, tidak diumumkannya rencana umum pengadaan melalui website dan atau LPSE, maka tindakan pengguna anggaran (PA) merupakan perbuatan melawan hukum (secara pidana) berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan sebagai berikut ; Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik orang lain atau milik publik, di kenakan sanksi sesuai Pasal 48 Ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah).
Hingga berita ini terbit, pihak KPU Anambas belum berhasil dikonfrimasi. Media harianmetropolitan.co.id akan mengulas detail anggaran Pilkada Anambas, termasuk honorarium pokja KPU Anambas dan belanja publikasi media, edisi mendatang. Bersambung. (*Roza/redaksi)
