(foto: Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Natuna Irianto Hamzah)
harianmetropolitan.co.id, Natuna – Pemkab Natuna akan menghapuskan sanksi administratif berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai 12 Oktober 2020.
“Ini dalam rangka memperingati HUT Natuna ke 21,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Natuna Irianto Hamzah, melalui Kabid Penetapan, Penagihan, dan Retribusi BP2RD, Wan Andriko, Kamis 1 Oktober 2020.
Menurut Andriko, hal ini guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meringankan beban wajib pajak dan tunggakan PBB-P2.
Ia menjelaskan, bahwa dasar penghapusan denda PBB-P2 berdasarkan Perbu Natuna nomor 53 tahun 2020.
“Ini juga sebagai bentuk perhatian Pemkab Natuna dalam situasi wabah pandemi covid19,” tegasnya.
Ia pun berharap setelah dendanya dihapuskan, banyak masyarakat yang melunasi tunggakan PBB-P2nya.
“Saya optimis target pengumpulan pajak sebesar Rp 870 juta dapat tercapai sampai akhir tahun ini,” katanya. (Rn)
