
Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar menjamu mahasiswa di ruang paripurna.
harianmetropolitan.co.id, Natuna – Aliansi Mahasiswa Natuna, mengadakan aksi damai di halaman kantor DPRD Natuna, Kamis (08/10/2020). Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Dalam orasinya salah seorang narator, Lingga, menyampaikan AMN menolak dan mengecam keras pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) cipta kerja, menuntut Presiden RI untuk menerbitkan Perppu cipta kerja dalam pembahasan poin Subtansi UU cipta kerja.
Selain itu, peserta unjuk rasa tersebut juga mendesak DPRD Natuna untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait Perppu cipta kerja.
“Kami menuntut DPR RI untuk menghargai aspirasi masyarakat dan mendengarkan kritik masyarakat”, pinta mereka.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar mengapresiasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Mahasiswa Natuna.

Tampak Ketua DPRD bersama Kapolres Natuna.
Karena kata Amhar, niat baik para Mahasiswa sangat menjunjung tinggi demi menegakkan aspirasi masyarakat.
Agar lebih kondusif, Daeng Amhar meminta kepada seluruh mahasiswa yang hadir, melanjutkan dialog di ruang paripurna DPRD Natuna.
Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Amhar mengaku tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Hal tersebut harus dirapatkan bersama anggota DPRD Natuna lainnya.
“Apa yang menjadi tuntutan adek-adek mahasiswa akan saya tampung, namun saya tidak bisa ambil keputusan. Ini harus dirapatkan bersama anggota DPRD”.
Amhar mengatakan, surat pengaduan mahasiswa ke DPRD, akan dikirimkan kepada pemerintah pusat.

Suasana aksi damai di halaman kantor DPRD Natuna
“Akan saya kirimkan surat penolakan dari rekan-rekan mahasiswa, namun surat tersebut dibuat secara resmi”.
Amhar berjanji akan membahas persoalan ini dengan anggota dewan lainnya, setelah mereka kembali dari Kunjungan Kerja.
Keputusan tersebut diterima oleh mahasiswa yang tergabung di AMN. Mereka menunggu langkah selanjutnya dari DPRD Natuna.
Aksi damai ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Resor Natuna, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja. (*rd)