(Foto: Sekretaris KPU Anambas, Kaharuzzaman)
harianmetropolitan.co.id, Anambas– Proyek pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Anambas tahun 2020 memasuki babak baru. Respon cepat aparat penegak hukum patut diapresiasi.
Kacabjari Tarempa, Alan Baskara Harahap, saat dimintai tanggapannya, Jumat 30 Oktober 2020, via pesan whatsApp, terkait pemberitaan pengadaan APK dan BK di KPU Anambas, mengaku belum mendapat data dan fakta terkait hal tersebut.
Namun, pemberitaan media harianmetropolitan.co.id akan ia pelajari terlebih dahulu. “Saya pelajari dulu ya bang,” tulisnya.
Hal senada disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Anambas, Iptu Julius M. Silaen. Ia mengaku baru mendapat info, dan akan mempelajarinya. “Saya pelajari dulu ya,” tulisnya.
Sebelumya, proyek pengadaan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Anambas jadi preseden buruk pengadaan barang dan jasa. Sejumlah regulasi, mulai dari Perpres no 16 tahun 2018 dan Perlem LKPP no 7 tahun 2018, dikangkangi, terkesan “kebal” hukum.
Redaksi media harianmetropolitan mencacat, ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa, untuk pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Anambas tahun 2020.
Pertama, pengadaan APK dan BK masih satu mata anggaran kegiatan (MAK) yaitu untuk pengadaan alat peraga kampanye adalah 06.3364.034.001.051.0N.521811 sama hal nya dengan pengadaan bahan kampanye. Namun hal ini dibantah Sekretaris KPU, Kaharuzzaman, saat dikonfirmasi, Kamis 29 Oktober 2020. Padahal, data itu di isi sendiri oleh lembaga KPU Anambas. (lihat tabel MAK)
Kedua, pengadaan APK dan BK masih satu jenis dan satu mata anggaran kegiatan, seharusnya anggaran APK senilai Rp180juta dan BK 180juta disatukan sehingga melewati mekanisme tender (lelang) bukan Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung.
Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden No 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa, pasal 20 ayat 2d berbunyi, PA/KPA dilarang memecah pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi dan Perlem LKPP No 7 tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pasal 24d.
Ketiga, pengadaan APK dan BK tidak ditemukan dalam sistim layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Padahal, setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah, wajib hukumnya masuk dalam LPSE agar publik tau siapa pemenang tender atau pemenang proyek non tender (PL) yang dikerjakan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini merujuk pada aturan Perlem LKPP No 7 tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 26 ayat 6a, b dan c.
Keempat, pengajuan pembayaran pengadaan APK dan BK sudah dilakukan sejak 19 Oktober 2020, sementara data proyek baru diperbaharui dalam rencana umum pengadaan KPU Anambas tanggal 28 Oktober 2020. Padahal, dalam mekanisme pangadaan barang dan jasa pemerintah, harus terlebih dahulu dimasukkan dalam rencana umum pengadaan baru dikerjakan sesuai Prepres no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, pasal 22 ayat 5. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab transparansi penyelenggara negara dalam mengelola keuangan. (*Redaksi)
