harianmetropolitan.co.id, Bawaslu Kepulauan Anambas mengelar rapat bersama stakeholder pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Hotel Tarempa Beach, Sabtu 5 Desember 2020.
Acara di hadiri KPU Anambas, Forkopimda, Perwakilan OPD Kabupaten Kepulauan Anambas.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas,Yopi Sosianto, menyampaikan, dalam rangka menghadapi hari pemungutan suara, Bawaslu perlu dukungan semua pihak termasuk masyarakat.
Tujuan dari rapat koordinasi ini menerima masukan dan saran dari pemangku kepentingan terhadap antisipasi yang terjadi kepada masa tenang dan hari pemungutan suara dan perhitungan suara.
Bawaslu mengimbau kepada masyarakat, adanya terkait politik uang, agar masyarakat tidak tergiur dengan iming – iming diberikan atau dijanjikan uang.
Ia menambahkan, jika ada masyarakat yang dijanjikan oleh paslon terkait money politik agar segera melaporkan ke pengawas sesuai tingkatan atau pengawas terdekat dimana masyarakat tersebut tinggal.
“Kalau di desa ada pengawas PKD, pengawas TPS, di tingkat kecamatan ada Panwaslucam dan di tingkat Kabupaten bisa melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas,” katanya.
Namun perlu juga diingat didalam penanganan pidana pemilihan Bawaslu Kapupaten Kepulauan Anambas juga di batasi dengan aturan, yang mana laporan itu tidak melebihi waktu yang telah ditentukan.
“Waktunya 7 hari sejak diketahui pelanggaran pidana, jangan sampai ada laporan sudah melebih waktu yang ditentukan baru membuat laporan kepada Bawaslu. Oleh sebab itu, tidak terpenuhnya salah satu dari syarat formil maupun materil peristiwa atau dugaaan pelanggaran yang dilaporkan,” terangnya.
Dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, penerima atau pemberi, dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 178 A minimal ancaman 36 bulan dan maksimal ancaman 72 bulan penjara. (*Roza)
