harianmetropolitan.co.id, Batam— Rian terkejut saat mengetahui tiang listrik b`right PLN Batam tertancap di tanah miliknya, Jl. Bengkong Wahyu, Blok A. No.52, Tj. Buntung, Bengkong, Kota Batam, setelah melakukan pengukuran tanah untuk membangun kantor cabang milik perusahaan media harianmetropolitan.co.id. Posisi tiang listrik itu tidak seperti pada umumnya, berada di bahu jalan. Lantas, ia langsung menghubungi call center b`right PLN Batam, Selasa 1 Desember 2020, untuk meminta agar tiang dipindahkan sesuai aturan, karena dapat membahayakan masyarakat.
Saat itu, Fredi, bagian pelayanan b`right PLN Batam berjanji meneruskan persoalan ini pada pihak bagian pemeliharaan. Tepatnya di tanggal 3 Desember 2020, tim survei turun. Naas, biaya pemindahan tiang dibebankan pada pelanggan. Sontak, hal itu membuat rian terkejut, karna lokasi penempatan tiang listrik itu tidak ada ijin dari pemilik tanah sebelumnya. Debat kusir sempat terjadi saat itu, namun pihak b`right PLN Batam tetap membebankan biaya pemindahan tiang pada pelanggan. Rianpun mengalah dan tetap ingin membayar meski merasa di “zolimi” pihak b`right PLN Batam. Namun, sudah beberapa hari sejak dilakukan survei, duduk persoalan tidak kunjung selesai, dengan alasan tidak pada jam pelayanan.
Mencapai usia ke-20 tahun, b`right PLN Batam sebagai anak perusahaan PT. PLN Persero belum tampak “dewasa” dalam bekerja. Slogan “berahlak meningkatkan keandalan menjadi yang terbaik” seolah isapan jempol belaka, pada persoalan ini.
Ironisnya, berdasarkan hasil investigasi pada laman web b`right PLN Batam, redaksi harianmetropolitan melihat posisi tiang listrik b`right PLN Batam berada diluar area tanah milik perusahaan media harianmetropolitan. Artinya, antara fakta lapangan dengan denah lokasi PLN, ada perbedaan. Bahkan, informasi dari warga sekitar, tiang tersebut dulunya dibeli oleh warga. Namun, tuduhan itu dibantah Manager Teknik Area Nagoya b`right PLN Batam, Bontor.
Ia mengaku tidak pernah ada masyarakat membeli tiang listrik. “Dan berapa biaya pemindahan tiang dibebankan pada pelanggan,” kata Bontor, saat di hubungi pimpinan redaksi media harianmetropolitan, Selasa 1 Desember 2020. Namun ia bungkam, saat ditanya, apakah begitu prosedur b`right PLN Batam, menyerobot tanah warga untuk membangun tiang listrik tanpa ada pemberitahuan atau ijin pemilik tanah. Bontor berkelit nanti akan di cek dulu kelokasi oleh tim pemeliharaan.
Keberadaan tiang listrik milik b`right PLN Batam sangat mengancam nyawa pekerja, apalagi saat ini pembangunan sudah masuk tahap pengecoran lantai atas (DAK). Berkaca dari beberapa kasus tewasnya warga akibat keberadaan tiang listrik yang “semrawut” seharusnya pihak b`right PLN Batam tanggap menangani persoalan ini. Bukan mementingkan bayaran dari pada nyawa masyarakat. Apalagi, kesalahan pemasangan itu dari pihak b`right PLN Batam sendiri.
Dalam undang-undang no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, pasal 2, pembangunan listrik harus menganut asas, keamanan dan keselamatan. Namun, asas ini “dikang-kangi” oleh anak perusahaan PT. PLN (Persero) tersebut. Selain itu, pasal-pasal yang dilanggar diantaranya, pasal 44 ayat 1, dimana ancamannya ada pada pasal 50 (1), Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pertanyaannya, jika tiang listrik berada pas dilokasi bangunan, apakah listrik bertegangan tinggi itu tidak akan membahayakan pekerja?. Hingga berita ini di terbitkan, pimpinan b`right PLN Batam belum berhasil dikonfirmasi terkait biaya pemindahan yang seharusnya menjadi tanggungjawab pihak b`right PLN Batam. Bahkan, humas b`right PLN Batam, bungkam saat ditanya persoalan tersebut.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau, Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut menduga ada maladministrasi yang dilakukan oleh pihak b`right PLN Batam. Ia menyarankan agar dibuat laporan pada Ombudsman secara resmi untuk di proses. “Ini sudah ada dugaan maladministrasi, saran saya dilaporkan resmi pada ombudsman lebih capat,” katanya, Sabtu 5 Desember 2020. (*Redaksi)
