(Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak. foto.int)
NATUNA– Sebagai daerah penghasil Minyak dan Gas (Migas) dan kaya akan potensi kelautan dan perikanan, tim pemekaran wilayah Provinsi Khusus Natuna-Anambas (tim 9), berjuang untuk “memisahkan” diri dari Provinsi Kepulauan Riau.
Sayangnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak, punya pandangan berbeda.
Saat melakukan kunjungan di Natuna, ia mengaku, terlalu pagi membicarakan Natuna sebagai sebuah provinsi, sebab banyak syarat harus dipenuhi untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). “Ada penilaian dari sisi aspek sosial, hukum dan geografis,” ucapnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu 31 Maret 2021, di sela-sela acara penyerahan terumbu karang di Desa Sepempang.
Ia juga kurang setuju dengan pendapat Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. “Itu signal yang kurang berkenan. Ada waktu membicarakan itu (provinsi), tapi saat ini sebaiknya kita bersama membangun Provinsi Kepulauan Riau,” ucap Jumaga.
Sebelumnya, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, saat giat acara Musrenbang Natuna mengaku, sudah mendapat lampu hijau soal pembentukan Provinsi Natuna dari Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.
Bahkan, Ansar Ahmad sendiri pada janji kampanye di Natuna, saat Pilkada 2020 lalu, mengaku akan mendukung Natuna sebagai provinsi. Tujuannya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah rentan kendali pemerintahan, otomatis, mempercepat roda pembangunan daerah. (*Rian)
