
(Unjuk rasa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. foto/Noval)
JAKARTA, harianmetropolitan.co.id —Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Pemantau Anggaran Negara, berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin 12 April 2021, untuk menuntut agar Wakil Ketua II DPRD Tebo sekaligus Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tebo, Syamsu Rizal di tahan karena sudah berstatus terdakwa.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Lapangan, Hadi Prabowo pada wartawan melalui whatsApp, Senin 12 April 2021.
Syamsu Rizal ditetapkan sebagai terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tebo atas perkara pembakaran hutan dan lahan. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Hadi Prabowo menyampaikan bahwa penetapan terdakwa Syamsu Rizal adalah pengembangan kasus, dari penetapan dua orang terdakwa pembakaran hutan dan lahan di Desa Suo-suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo.
“Dua orang terdakwa adalah orang yang bekerja dengan Syamsu Rizal dan orang tersebut juga sudah ditahan hingga putusan pengadilan nanti,” ujarnya.
Hadi merasa aneh, karena Kejaksaan Negeri Tebo dan Pengadilan Negeri Tebo punya perlakukan ‘khusus’ terhadap terdakwa Syamsu Rizal.
“Bukankah statusnya sama-sama terdakwa. Bukankah kasus ini adalah kejadian dari satu rangkaian peristiwa. Apa karena Syamsu Rizal pejabat dan Ketua DPC Demokrat. Bukankan semua warga negara di mata hukum itu sama?,” tanya Hadi lantang.
Oleh karena itu, mereka mendesak Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Muda Pengawas agar memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Tebo untuk menahan Syamsu Rizal hingga putusan pengadilan.
“Kami ingin bukti, hukum tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujarnya. (*Noval)