NATUNA, harianmetropolitan.co.id – Aliansi Nelayan Natuna (ANNA), adukan permasalan legalisasi nelayan luar yang menggunakan cantrang dan nelayan ilegal dari negara asing di perairan laut Natuna utara ke Pemerintah Daerah (Pemda).
Hal ini disampaikan Perwakilan ANNA, Hendri saat melakukan pengaduan ke Pemerintah Daerah, terkait legalisasi cantrang dan trawl di WPPNRI 711, serta kegiatan ilegal fishing di perairan L
laut Natuna Utara, di ruang Wakil Bupati Natuna, Kecamatan Bunguran Timur, Selasa, 15 Juni 2021.
“Sebenarnya, ini bukan masalah baru, kita juga sudah pernah sampaikan kepada bupati sebelumnya, namun selasi rapat atau audensi seperti ini, tidak ada juga hasilnya,” ucapnya.
Sementara, Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Rodhial Huda berjanji akan membawa hal ini ke Kementrian Kelautan bersama Bupati Natuna, dan berusaha semaksimal mungkin agar keinginan nelayan terpenuhi.
“Nelayan adalah mata dan telinga pertahanan laut kita. Untuk itu, saya dan pak bupati akan berjuang bersama-sama nelayan. Kami juga tengah kordinasi dengan pihak terkait, tentang adanya bendera viaetnam di laut kita,” jelas Rodhial.
Menyadari kabupaten tidak memiliki kewenangan setelah 0 dari bibir pantai, namun Rodhial Huda meyakinkan kepada para nelayan, bahwa pemerintah daerah Natuna akan koordinasi dengan pihak provinsi hingga Kementerian Kelautan Perikanan (KKP)
“Kita akan mengusahakan menteri KKP untuk datang ke Natuna agar bisa mendengar langsung keluhan nelayan. Kalau tidak bisa hadir maka kita akan bawa dua orang perwakilan nelayan kita berangkat ke KKP,” tegas Rodhial.
Selain itu, untuk membatasi nelayan catrang beroperasi dekat nelayan lokal bekerja, pemerintah daerah Natuna akan membuat ratusan bahkan ribuan rumpun di tempat-tempat nelayan lokal biasa memcari ikan.
“Rumpun ini, akan kita lengkapi dengan boya atau pelampung dengan pengikat yang kuat, serta kita daftarkan di kementerian, agar nelayan luar bisa lebih berhati-hati dan segan berolerasi di tempat nelayan lokal cari ikan,” tutupnya.(Sar)
