
(Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Natuna, Agus Supardi. foto-Herry)
NATUNA, harianmetropolitan.co.id– Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Natuna, naik signifikan sejak adanya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2020 dan tahun 2021 dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
Pada tahun 2020, Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, dan UMKM Kabupaten Natuna, mengusulkan 5.000 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menerima BPUM dengan anggaran Rp2,4 juta per UMKM. Tapi, Kementerian Koperasi dan UKM, hanya menyetujui 4898 UMKM.
Sementara di tahun 2021, dinas mengusulkan 14.000 UMKM, namun hanya disetujui sekitar 3.500 UMKM dengan anggaran Rp1,2 juta per UMKM.
Sebanyak 14.000 data UMKM di Kabupaten Natuna, tentu menjadi tanda tanya, apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak usaha gulung tikar.
Namun, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Kabupaten Natuna, Agus Supardi, saat dikonfirmasi wartawan harianmetropolitan di ruang kerjanya, Rabu 28 Juli 2021 pagi, mengatakan, sebenarnya memang segitu jumlah UMKM di Natuna. Selama ini masyarakat yang memiliki usaha baru melaporkan dan mengurus izin usahanya, sehingga tidak terdata.
Sekarang, karena syarat penerimaan bantuan BPUM harus ada surat keterangan usaha (SKU) dari perangkat desa dan lurah, dan perizinan, maka masyarakat harus mengurusnya. “Jadi karena ada bantuan ini, kami juga terbantu dan mendapat data terbaru terkait jumlah UMKM di Natuna,” katanya. (*Herry)