Setidaknya, sudah 12 Menteri kabinet kerja Presiden Jokowi yang sudah ia temui. Teranyar, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) ditemui Wan Siwandi bersama sejumlah Kepala OPD Natuna, Kamis (17/3).
Dihadapan Menko Luhut, Wan Siswandi menerangkan bahwa Natuna memiliki keinginan untuk menjadi daerah maritim yang unggul. Hal itu lumrah, lantaran geografis Natuna 99 persennya berupa lautan.
Ditambah lagi, Natuna berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga di Asean, serta berbatasan dengan Laut China Selatan yang notabenenya sebagai kawasan strategis lalu lintas laut Internasional.
“Perairan Natuna bagi Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Sebab, perairan dan kepulauannya merupakan batas terluar dari NKRI yang menjadi penentu dari keberdaulatan negara NKRI, untuk itu tidak ada kata tidak bagi pemerintah pusat , untuk mempercepat pembangunan Natuna,” ujar Wan Siswandi.
“Hal ini kami sengaja desak ke pemerintah pusat, melalui pak menteri langsung agar percepatan pada lima pilar pembangunan di Natuna yang dicanangkan oleh bapak Presiden cepat terwujud. Presiden sudah intruksikan hal tersebut, kita pemerintah daerah seharusnya lebih kooperatif untuk menyambutnya,” terangnya kemudian.
Selain itu, Wan Siswandi juga berharap kepada pemerintah pusat agar wacana Natuna menjadi Kawasan Ekonomi Khusus menjadi perhatian dari pemerintah pusat.
“Saya menilai wilayah Kepulauan Natuna sangat potensial untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kelautan. Sebab selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, sudah ada infrastruktur penunjang salah satunya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang berlokasi di Selat Lampa,” ungkapnya.
“Natuna memiliki potensi besar di subsektor perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya yang menunjang untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus. Untuk budidaya misalnya, ada ikan napoleon dan kerapu yang nilai ekonominya begitu tinggi. Apalagi pemasarannya sudah merambah pasar ekspor di mana pembeli datang langsung ke keramba-keramba pembudidaya,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Menko Luhut merespon baik dan segera merapatkan hal ini dengan para menteri terkait. Selain Luhut, Wan Siswandi juga berjumpa langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Sekjend Menteri Dalam Negeri Suhajar untuk memperkuat pengajuan tersebut, serta mempercepat nomor register pemekaran kecamatan Pulau Panjang dan Seluan. (*Rian)
