Tanjungpinang, (harianmetropolitan.co.id) – Bendahara Pengeluaran di PT Tanjungpinang Makmur Bersama milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang, Dyah Widjiasih Nugraheini memohon majelis hakim membebaskan dirinya dari seluruh dakwaan.
Dyah merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan piutang non usaha di BUMD Tanjungpinang periode 2017-2019.
Hal tersebut disampaikan Dyah melalui kuasa hukumnya, Bakhtiar Batubara dan Tagor Abidin Manihuruk dalam nota pembelaan (pleidoi) nya pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (26/10/2022).
“Memohon agar majelis hakim, membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan (Vriijspraak),” papar Bakhtiar membacakan salah satu poin permohonan dalam nota pembelaan tersebut.
Berikut poin-poin kesimpulan dan permohonan lengkap terdakwa melalui kuasa hukumnya dalam nota pembelaan tersebut:
-Kesimpulan: Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum.
Hal tersebut karena pencairan pinjaman yang dilakukan oleh terdakwa Dyah Widjiasih Nugraheini adalah atas persetujuan dari Direktur. Dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa : ”Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana.
“Dan terkait dengan penggunaan uang yang dilakukan oleh terdakwa Dyah telah ditetapkan sebagai hutang dan atas setiap hutang dalam PT Tanjungpinang Makmur Bersama telah dilaporkan oleh Direktur kepada Pemegang Saham PT Tanjungpinang Makmur Bersama pada saat dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT Tanjungpinang Makmur Bersama.
Dimana hutang piutang merupakan ranah hukum Perdata yang diatur dalam Pasal Pasal 1756 KUHPerdata, 1321 KUHPerdata, dan Pasal 1320 KUHPerdata. Dan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan “ tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau
kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang,” papar Bakhtiar.
Sementara beberapa poin permohonan dalam pleidoi tersebut yakni:
-Setelah kami menguraikan fakta hukum dalam perkara ini serta telah pula menganalisa secara hukum fakta tersebut dan dihubungkan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, dengan segala kerendahan hati kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan kiranya memutuskan perkara ini, yang amarannya berbunyi sebagai berikut :
-Primair :
1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa Dyah Widjiasih Nugraheini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan terdakwa Dyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 kr-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan (Vriijspraak) (Pasal 191 ayat 1 KUHAP) atau setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum (Onslaght van vervolging) (Pasal 191 ayat 2 KUHAP).
4. Membebaskan terdakwa dari tahanan RUTAN setelah putusan dibacakan.
5. Merehabilitasi nama baik terdakwa dalam harkat dan martabatnya.
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
“Atau Subsider, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (et aequo et bono) dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa menurut prinsip kemanusiaan dan rasa keadilan,” terang Bakhtiar.
Usai membacakan seluruh isi pledoi dari terdakwa, sidang yang dipimpin Anggalanton Boang Manalu ini ditutup dan akan dilanjutkan 3 November 2022 mendatang dengan agenda mendengarkan tanggapan JPU atas nota pembelaan terdakwa.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bendahara pengeluaran di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang, Dyah Widjiasih Nugraheini dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan piutang non usaha di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang periode 2017-2019.
Tuntutan tersebut dibacakan JPU Bambang Wiratdany dari Kejari Tanjungpinang pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (19/10/2022) lalu.
“Meminta agar majelis hakim menghukum terdakwa dengan hukuman selama 1 tahun dan 6 bulan penjara,” terang JPU.
Selain itu, JPU juga menuntut terdakwa dengan tuntutan untuk membayar denda senilai Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.
Dalam uraian tuntutan JPU, terdakwa tidak lagi dikenakan tuntutan membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara senilai Rp136 juta karena telah dikembalikan oleh terdakwa.
Dalam tuntutannya, JPU menilai terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider JPU. (Rindu Sianipar)
