Tanjungpinang, (harianmetropolitan.co.id) – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) beserta jajarannya menyampaikan refleksi akhir tahun 2022 dalam rangka penyampaian kinerja pada masing-masing bidang.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kajati Kepri, Yudi Indra Gunawan kepada para awak media idi Tanjungpinang, Kamis (22/12/2022) sore.
Dalam penyampaiannya, Wakajati mengatakan, di Bidang Pidana Khusus, penanganan perkara Tipikor yang telah dicapai oleh Bidang Pidsus yang menarik perhatian masyarakat yakni penyelidikan 28 perkara, penyidikan 25 perkara, penuntutan 34 perkara.
Dari penanganan sejumlah perkara korupsi tersebut, Kejati Kepri dan jajaran berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 11.222.051.880.
Wakajati menyebut, ada dua perkara Tipikor yang menarik perhatian masyarakat diantaranya, pertama yakni penanganan perkara DPRD Kabupaten Natuna, dimana prosesnya sudah di penuntutan dengan 5 terdakwa.
Kedua, perkara penyidikan Tipikor kegiatan pembangunan jembatan tanah merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan tahun 2018 dan 2019, penyidik sudah menetapkan 2 orang tersangka yakni BW selaku PPK dan D selaku penyedia.
Sementara untuk penanganan perkara pidana umum (Pidum), sepanjang tahun 2022, Kejati Kepri menyelesaikan perkara Pidum/ Tahap II sebanyak 1826 perkara.
Sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan/eksekusi sebanyak 1435 perkara. Pidum yang ditangani mayoritas pertama yakni tindak pidana narkotika, kedua pencurian dan mayoritas ketiga yakni tindak pidana perlindungan anak.
Perkara Pidum yang menarik perhatian pada saat ini adalah perkara dengan tersangka BS dengan kronologis perkara yakni tersangka melakukan Pembangunan Kavling Perumahan Pesona Bukit Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam dengan luas 6,5 Ha yang berada di Kawasan Hutan Lindung.
Dan pada saat ini sudah ada masyarakat yang menghuni Kavling tersebut. Perbuatan tersangka melanggar PERDA PROV KEPRI No 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 dan Pasal 17 angka 32 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 69 ayat 2 UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Perkara tersebut berasal dari Penyidik Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
“Pada saat ini, berkas perkara sedang diteliti oleh Jaksa Peneliti,” papar Wakajati Kepri.
Sementara untuk penyelesaian perkara melalui Restorative Justice (RJ) sebanyak 32 perkara. Pembangunan Rumah RJ sebanyak 25.
Untuk capaian di bidang pembinaan yakni jumlah pegawai diantaranya Jaksa sebanyak 123, Tata Usaha sebanyak 211. Optimalisasi penyerapan anggaran yakni alokasi anggaran dengan nilai Rp 74.655.560.000, sedangkan realisasi senilai Rp. 71.334.191.281, sementara optimalisasi PNBP, realisasi senilai Rp.24.213.020.967.
Di Bidang Intelijen, jumlah penyelidikan sebanyak 39 perkara, dan di limpahkan ke Bidang Pidsus 9 Perkara, sedangkan jumlah Walpam sebanyak 25 kegiatan dengan total nilai kontrak kegiatan sebesar Rp. 698.786.788.650.
Untuk capaian kinerja Satgas Mafia Tanah ada 5 laporan pengaduan (Lapdu). Lapdu diselesaikan dengan rincian 3 kasus diserahkan ke instansi lain, 1 kasus rekomendasi BP Batam, 1 kasus diserahkan ke Inspektorat BPN.
“Jumlah audience/orang yang telah dilakukan penyuluhan hukum (Luhkum) sebanyak 3.428 orang dan jumlah instansi/lembaga yang telah dilakukan penerangan hukum sebanyak 29 lembaga,” terang Yudi.
Yudi juga menyampaikan Kejati Kepri berhasil menangkap 2 buron (DPO) yakni Henerty dan Purwadi.
Selain itu, sambung Wakajati, sejumlah program lainnya juga telah dilaksanakan Kejati Kepri diantaranya Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa, penyuluhan dan penerangan hukum kepada dinas/instansi pemerintah provinsi serta melakukan sosialisasi terkait masalah Restorative Justice serta penggunaan Rumah Restorative Justice di setiap Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
“Kejati Kepri sudah melakukan launching acara “OM JAK Menjawab” pada tanggal 15 Desember 2022 yang mana tujuan acara tersebut agar jaksa bisa berada ditengah masyarakat dan menjawab persoalan hukum di masyarakat,” paparnya.
Kejati Kepri juga membuat i2 Balai Rehabilitasi di Tanjung Uban dan Batami yakni Balai Rehabilitasi Adhyaksa di Rumah Sakit Umum Engku Haji Daud, Kabupaten Bintan dan Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa di RSUD Embung Fatimah Kota Batam.
Balai Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA di RSUD Tanjung Uban membawa RSUD Tanjung Uban yang awalnya berakreditasi C menjadi B, dan lahan / tanah yang selama ini belum bersertifikat menjadi bersertifikat.
Sedangkan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejati Kepri telah melakukan Pendampingan Hukum untuk kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik pada tahun 2022 sebanyak 111 Kegiatan.
Telah memberikan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (Perdata dan TUN) sebanyak 45 SKK. Telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama pada Tahun 2022 sebanyak 47 PKS.
Telah memfasilitasi Pensertifikatan Lahan RSUD Engku Haji Daud seluas 2,5 Ha pada Tahun 2022 ini, dimana sejak berdirinya RSUD tahun 2007 belum pernah dilakukan pensertifikatan.
Telah melakukan pendampingan hukum terkait pembebasan lahan untuk jembatan Batam-Bintan dengan Total Lahan ±40 Ha, sampai saat ini sudah 99,5% lahan tersebut Clear/sudah dibebaskan, sisanya akan dilanjutkan awal Tahun 2023.
Telah menginisiasi terbentuknya Balai Rehabilitasi Adhyaksa untuk Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza di RS Khusus Engku Haji Daud dan memfasilitasi Peningkatan Type RSU Khusus Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA Engku Hadi Daud Tanjung Uban dari Tipe C menjadi Tipe B.
Telah melakukan pendampingan untuk Pengembangan areal lahan RSUD Engku Haji Daud dengan mengupayakan Hibah seluas 7,5 Ha yang diperuntukkan untuk perluasan RS Khusus Jiwa dan Ketergantungan NAPZA sehingga untuk pembangunan fisiknya Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 50 Milyar.
Telah melaksanakan kerjasama dengan Asosiasi Pariwisata Nasional Kepulauan Riau melalui MoU dan terlaksananya Kursus Bahasa Inggris dan Mandarin bagi 1000 Pelajar se-Kepulauan Riau. (Rindu Sianipar)
