Karimun, harianmetropolitan.co.id – Masih hangat perbincangan peristiwa menggemparkan masyarakat terutama warga Desa Pangke atas ambruknya conveyor diatas jalan umum kepunyaan PT. Pacific Granitama. Kini perusahaan didatangi warga yang mempertanyakan tanggungjawab sosial perusahaan ke masyarakat yang terkesan tidak tranparan dalam beberapa tahun belakangan ini.
Para pemuda Karang Taruna Desa Pangke hadir ke perusahaan ingin mempertanyakan kejelasan dana Tanggungjawab sosial ke masyarakat yang dulunya dikenal dengan istilah CD (community development).
“Kami para pemuda hadir untuk mempertanyakan dana tanggungjawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam bentuk dana CD yang dalam beberapa tahun belakangan ini dana CD tersebut tidak pernah dijelaskan secara transparan berapa besar nilai nominalnya dari perusahaan ke masyarakat,” protes Darmawan Ketua Karang Taruna Desa Pangke, Senin 2 Oktober 2023.
Darmawan juga menyampaikan bahwa ianya pernah bekerja di Tim CD dulunya, pada waktu itu ia menilai dana CD ini masih disampaikan oleh Tim CD atau pihak perusahaan secara transparan namun tidak seperti beberapa tahun belakangan ini yang menurutnya terkesan tidak transparan kepada masyarakat.
“Pernah kami tanyakan ke pengurus CD sekarang, lalu ketika itu kami diminta agar menemui pihak PT. Pacific Granitama. Ironisnya ketika kami menemui pihak PT. Pacific Granitama, kami seperti menjadi bola diover lagi agar menemui Tim CD kembali. Kalau begini terus kesannya perusahaan tidak mau transparan, maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan aksi didepan perusahaan secara prosedural,” tutup Darmawan memberi sinyal warning bagi perusahaan.
Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh para Pemud dari Karang Taruna Desa Pangke tersebut, Syaparuddin dari Unit Pelaksana Program Pengembangan Masyarakat (PPM) PT. Pacific Granitama memberikan klarifikasi ke awak media bahwa jika mengacu pada Perbup karimun yang lama yang telah dicabut memang benar dijelaskan besaran nominal dana CD pertonnya untuk masyarakat.
Namun dikarenakan ada perubahan aturan mengenai PPM yang mana pihak perusahaan wajib membuat PPMnya, namun masih terkendala karena Pemeintah belum menetapkan nilai minimal nominal dari PPM itu sendiri untuk sebagai acuan perusahaan.
“Pihak perusahaan atau dari Unit Pelaksana Program Pengembangan Masyarakat (PPM) PT. Pacific Granitama belum dapat memenuhi harapan warga mengenai transparansi besaran dana CD tersebut karena belum ada penetapan dari Pemerintah mengenai besaran minimal nominal Program Pengembangan Masyarakat (PPM) untuk sebagai acuan atau landasan hukumnya bagi pihak perusahaan ataupun Unit Pelaksana PPM,’ terang Syapar mengklarifikasi.
Terkait PPM ini, dari pihak managemen PT. Pacific Granitama belum dapat ditemui karena harus ke Polres karimun yang diduga masih ada hubungan dengan peristiwa ambruknya conveyor diatas jalan pada 30 September 2023 beberapa hari lalu.(Hariono)
