Kepri, (harianmetropolitan.co.id) – Peristiwa diperiksanya sejumlah pejabat di Sekretariat DPRD Kepri terkait dugaan korupsi anggaran belanja jasa honor membuka mata publik bahwasannya kegiatan belanja jasa tenaga honor rawan menjadi ladang korupsi.
Namun diharapkan pihak Polda Kepri juga melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan belanja jasa honor yang dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Sebab, anggaran yang dialokasikan di Biro Umum terbilang fantastis. Pada tahun 2022 Biro Umum mengalokasikan anggaran belanja jasa THL dan PTT sebesar Rp. 10 miliar. Dan disebutkan bahwa anggaran tersebut untuk 2978 orang. Adapun ketiga uraian deskripsi pekerjaan dengan anggaran 10 miliar adalah sebagai berikut:
1. Honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL) (96 Orang / Bulan)
2. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) (2882 Orang / Bulan)
3. Biaya Tim Khusus Gubernur Dalam Pengendalian dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 (6 Orang / Bulan).
Penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Biro Umum Setda Provinsi Kepri ini berdasarkan RUP berlokasi di Tanjungpinang, dengan metode pelaksanaan menggunakan swakelola tipe 1, yang mana tipe 1 berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola pasal 5 huruf a berbunyi tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan,dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran.
Terhadap jumlah tenaga jasa yang begitu fantastis hingga mencapai 2978 orang untuk honorarium Pegawai Tidak Tetap atau PTT dan Pegawai Harian Lepas atau PHL yang dilaksanakan dari selama 12 bulan, cukup menimbulkan pertanyaan siapa saja, dimana saja dan peruntukkan untuk apa saja ribuan tenaga jasa pelayanan umum kantor dianggarkan Biro Umum ini?
Hingga berita ini dimuat, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kepri, Abdullah, S.Sos, M.H, enggan berkomentar saat dikonfirmasi oleh media ini melalui WhatsApp Kamis (30/11) terkait penempatan THL tersebut. (D/R).
