Karimun, harianmetropolitan.co.id – Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan program pemerintah yang dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 55 ayat (1).
Program SPHP ini bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen. Melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang merupakan lembaga pemerintah yang menjadi penyelenggara program SPHP sesuai sasaran stategis yang telah ditentukan, Bapanas menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen sebagai landasan hukum program SPHP.
Perum BULOG ditugaskan oleh Bapanas untuk melaksanakan program SPHP sesuai dengan Surat Kepala Bapanas Nomor 02/TS.03.03/K/1/2023 perihal Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 lalu. Penyaluran beras dalam rangka SPHP Beras di Tingkat Konsumen dilakukan Perum BULOG baik secara langsung melalui saluran Satgas, maupun tidak langsung melalui Pengecer, Ritel Modern, Distributor/Mitra Perusahaan dan Operasi Pasar bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
Penyaluran beras dalam pelaksanaan SPHP Beras Medium di Tingkat Konsumen tahun 2023 lalu dilakukan di pasar-pasar pencatatan, pasar modern/swalayan dan lokasi-lokasi yang dekat dengan konsumen dengan total beras yang disalurkan sebesar 1.196.728 Ton.
Pada tahun 2024 Perum BULOG kembali ditugaskan pemerintah berdasarkan Surat Kepala Bapanas Nomor 455/TS.02.02/K/12/2023 perihal Penugasan SPHP Beras Tahun Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen tahun 2024 dengan target penyaluran beras sebanyak 1,2 juta ton.
Keberadaan beras SPHP sangat dirasakan manfaatnya bagi khususnya masyarakat golongan menengah dan kebawah di kabupaten Karimun, provinsi Kepulauan Riau. Namun anehnya belakangan ini sejak syawal 1445 Hijriah, beras ini langka untuk didapat baik di kedai, pasar, minimarket bahkan supermarket bagi kebutuhan masyarakat.
Banyak masyarakat yang merasa kecewa, beras SPHP ini disamping harganya yang sangat terjangkau juga sangat bermanfaat dari sisi kesehatan karena kadar gulanya yang rendah namun langka untuk didapat.
Atas kelangkaan beras SPHP ini, awak media mencoba konfirmasi ke Kepala gudang Sungai Raya Kantor Cabang Bulog Batam di Kabupaten Karimun, Sufatno, Kamis 25 April 2024 pagi.
Menurut Sufatno bahwa penyebab beras SPHP belum ada dipasaran dikarenakan terjadinya antrian kapal di pelabuhan Roro Parit Rampak dari akhir bulan puasa awal maret kemarin.
“Sejak akhir Ramadhan kemaren terjadi antrian kapal di Pelabuhan Roro Parit Rampak, dan sejak kemaren Rabu 24 April 2024sampai saat ini barulah dan sedang bongkar beras bulog sebanyak 500 ton,” ujar Sufatno.
Menurutnya lagi bahwa tidak adanya ditemui beras SPHP di pasaran sejak akhir Ramadhan karena Stok beras di gudang Bulog yang berada di gudang Pelabuhan Roro Parit Rampak stoknya habis dan menunggu kapal masuk baru bisa melakukan penjualan beras SPHP.
“Sejak akhir Ramadhan stok di gudang bulog habis, sementara kapal pengangkut beras bulog telah tiba membawa 500 ton, namun tidak dapat merapat untuk bongkar di Pelabuhan Roro karena ada antrian kapal, makanya kapal kita mengapung ditengah menunggu giliran antri,” lanjut Sufatno lagi.
Ketika ditanya kapan beras SPHP dapat beredar dipasaran, Sufatno mengatakan akan kembali normal awal Mei 2024.
”Sesuai instruksi dari kantor kita Bulog Batam dan prediksi proses bongkar muat, beras SPHP akan kembali normal di pasaran awal mei 2024,” imbuhnya.
Sementara itu Direktur Operasional Pelabuhan Roro Parit Rampak, Ijal ketika dikonfirmasi membenarkan adanya antrian kapal sejak akhir Ramadhan sehingga pembongkaran beras SPHP tersebut harus menunggu giliran antri untuk bongkar.
“Memang benar ada terjadi antrian kapal, dimana saat itu ada pembongkaran bahan peledak (handak) di Roro, sementara jika bicara prioritas keduanya sama-sama prioritas, hanya saja handaknya lebih dulu masuk dibanding beras bulognya,” terang Ijal.
Ijal juga menjelaskan sempat rapat dengan instansi terkait dan juga pihak Bulog itu sendiri,dimana dari hasil rapat tersebut disarankan agar pihak Bulog melakukan pembongkaran di Pelabuhan Pelindo di Taman Bunga Tanjung Balai Karimun.
“Berdasarkan hasil rapat, kita sudah sarankan agar Bulog bongkar di di Pelabuhan Pelindo di Taman Bunga Tanjung Balai Karimun, namun sepertinya mereka enggan dan tidak mau dan lebih memilih menunggu giliran bongkar di Pelabuhan Roro,” tutup Ijal.
(Hariono)
