Lingga, harianmetropolitan.co.id – Isu mengenai dugaan penggelapan dana BPJS Ketenagakerjaan oleh mantan Bendahara Desa Mamut, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, telah mendapat tanggapan langsung dari yang bersangkutan. Wardi, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Desa Mamut, membantah kabar tersebut dan menjelaskan bahwa situasi yang terjadi hanyalah miskomunikasi.
“Penyetoran kaur dan BPD telah berjalan dengan baik selama dua tahun terakhir. Namun, pada tahun kemarin penyetoran dari kaur dan BPD sudah tidak berjalan, sehingga kami memutuskan untuk tidak menyetorkan iuran tersebut dan BPJS pun dinonaktifkan sementara,” kata Wardi, Rabu, 5 Juni 2024.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 29.664.000 dari APBDes untuk BPJS Ketenagakerjaan, yang rencananya akan digunakan pada tahun ini. “Dana tersebut tidak kami gunakan tahun lalu atau kita silva kan, dan kami aktifkan kembali tahun ini,” ujarnya.
Menurut Mawardi, pembayaran iuran BPJS secara individu oleh perangkat desa berjalan dari tahun 2022 hingga 2023,
Pada periode tersebut, sistem iuran berjalan lancar. Namun, ketika muncul keluhan dan ketidaksetujuan dari beberapa pihak, kegiatan penyetoran iuran terhenti dan BPJS Ketenagakerjaan dinonaktifkan untuk sementara waktu. Anggaran yang tidak terpakai kemudian disimpan untuk digunakan kembali pada tahun berikutnya.
Dia menegaskan bahwa selama mengelola dana desa, ia menjalani secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami bekerja sesuai aturan dan tidak pernah melakukan penggelapan dana. Anggaran BPJS Ketenagakerjaan itu hanya kami tunda penggunaannya, bukan digelapkan,” tegas dia.
“Semoga dengan adanya informasi ini baik itu masyarakat Mamut dan pihak lain dapat mengetahui, sekarang BPJS tenaga kerja sudah kita aktifkan kembali,” lanjutnya. (Hendra)
