NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) di sejumlah satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna harus “waspada” terhadap sejumlah pekerjaan fisik melalui proses tender (lelang) terlebih anggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Pasalnya, dalam laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Natuna, terlihat sejumlah kontraktor mengajukan dokumen harga penawaran turun dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berkisar 18 sampai 19 persen.
Proyek tersebut diantaranya, proyek Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. HPS proyek ini senilai Rp4.496.402.943 dan CV Cahaya Fajar dinyatakan pemenang dengan harga penawaran Rp3.597.152.452 atau turun sekitar 19,9 persen. Perusahaan ini beralamat di Jl.Ganet Blok B2 No.12 Tanjungpinang Kepulauan Riau.
Kemudian, proyek Pembangunan Rumah Kompos di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna. HPS proyek ini senilai Rp778.830.977 dan CV Sarana Indah Alam Permukiman dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp638.638.000 atau turun sekitar 18 persen. Perusahaan ini beralamat di Lada Hitam, Kelurahan Cemaga, Bunguran Selatan, Natuna.
Kemudian, proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna. HPS proyek ini senilai Rp4.761.500.000 dan PT Konfox dinyatakan pemenang dengan harga penawaran Rp3.810.258.100 atau turun sekitar 19,9 persen. Perusahan ini beralamat di Jl. Sihotang, Bunguran Timur.
Kemudian, proyek Rehabilitasi Kelengkapan Dermaga Binjai di Dinas Perhubungan Natuna. HPS proyek ini Rp400.262.772 dan CV Karya Abadi dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp320.367.700 atau turun sekitar 19,9 persen. Perusahaan ini beralamat di Sedanau-Natuna.
Kemudian, proyek Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Areal Parkir Binjai di Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna. HPS proyek ini Rp. 1.963.890.319 dan CV Ananda dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran 1.571.112.255, atau turun sekitar Rp19,9 persen. Perusahaan ini beralamat di Ranai Darat- Bunguran Timur.
Sejumlah tender di atas, telah dilakukan Evaluasi Harga Kewajaran (EKH) oleh POKJA, bertujuan untuk memastikan jika pengajuan penawaran wajar dan layak diteruskan ke tahapan selanjutnya. Jika prosedur ini benar-benar dijalankan, artinya, ada penghematan keuangan negara, karena pemerintah mendapatkan harga lebih murah.
Namun, penawaran harga terendah juga sangat riskan terjadi masalah jika dalam proses pekerjaannya tidak diawasi ketat. Aparat penegak hukum perlu dilibatkan dalam proyek tersebut, sehingga pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak. Karena, berdasarkan data audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepulauan Riau, acap kali ditemukan sejumlah masalah yakni kekurangan volume pekerjaan. Hampir setiap tahun, momok ini menjadi pekerjaan rumah (PR) meski sudah ada konsultan pengawas.
Kepala Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Natuna, Hendri Dunan, mengaku jika POKJA telah bekerja sesuai prosedur dalam pengadaan barang dan jasa terkait sejumlah tender tersebut. Jika terdapat perusahan tidak kompeten, maka PPK dapat memblacklist perusahaan atau masuk daftar hitam.
Lantas, bagaimana kesejahtraan pekerja di perusahaan itu? Penurunan harga penawaran terendah bisa jadi berimplikasi pada upah dan jaminan asuransi pekerja. Dibanyak kasus, banyak perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Apalagi, sifat pekerjaan konstruksi pemerintah memiliki masa waktu pelaksanaan singkat, sehingga sering diabaikan perusahaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, Andry Fauzan, menerangkan, pendaftaran pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua dan Perda nomor 4 tahun 2023.
Menurut data BPJS Ketenagakerjaan Natuna, beberapa perusahaan sudah mentaati aturan ini, namun ada juga belum melaporkan. Mekanismenya, tidak berdasarkan jumlah pekerja, melainkan nilai proyek. Ia pun berpesan agar perusahaan di Natuna taat aturan. (***Rian)
