* Satpol PP Kunjungi KPU Kepri
Kepri, harianmetropolitan.co.id – Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri terus membangun sinergi dan memperkuat kolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Selain itu, juga terus meningkatkan kesiapsiagaan Satlinmas untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November tahun ini.
“Kami memang terus meningkatkan kesiapsiagaan anggota Satpol PP dan Satlinmas. Bersamaan dengan itu, kolaborasi dengan berbagai pihak juga kami perkuat. Hari ini, kolaborasi itu kami lakukan di KPU Provinsi Kepri,” kata Hendri Kurniadi, Kepala Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri, di Kantor KPU Kepri, Tanjungpinang, Senin (22/7/2024).
Kedatangan Hendri disambut langsung Ketua KPU Indrawan Susilo Prabowoadi. Hendri datang bersama sejumlah pejabat di lingkungan Satpol PP Kepri.
Pembicaraan utama dalam kunjungan itu memang seputar penyelenggaran pilkada serentak. Termasuk menyampaikan kesiapan Satpol PP dalam Pilkada serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia ini.
“Kami diamanatkan menjadi bagian perhelatan Pilkada serentak melalui bidang Satlinmas, oleh karena itu Satpol PP dengan kesadarannya tugas dan fungsinya berharap memberikan kontribusi maksimal” ujar Hendri.
Hendri pun menyampaikan peranan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam pengaman di Tempat Pemungutan Suara (TPS) cukup vital. Apalagi keterlibatan Satlinmas dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 351 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan turunannya berupa Peraturan KPU No. 3 Tahun 2018.
Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka tiap TPS wajib memiliki dua orang Linmas untuk mengawasi dan membantu penyelenggaraan Pemilu.
“Petugas Linmas dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai posisi yang sangat penting dan cukup berat karena Satlinmas bertugas mulai dari saat pembuatan TPS hingga selesainya penghitungan suara dilakukan, hal ini telah menjadi perhatian kami termasuk dalam hal akomodasi dan lainya,” kata Hendri.
Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi, mengapresiasi tindakan inisiatif Kasatpol PP dalam memperkuat kolaborasi untuk menyukseskan Pilkada serentak. Apalagi Kasatpol PP datang dengan menyertakan jajarannya.
“Kami sangat senang dengan kehadiran Satpol PP. Suksesnya penyelanggaraan pilkada serentak memang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dari berbagai lembaga berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada dan tentunya kami merasa terbantu dengan keterlibatan Satpol PP,” kata Indra.
Terkait peran Satlinmas, KPU seirama dengan Satpol PP bahwa Satlinmas adalah salah satu garda terdepan karena mereka berada langsung di TPS dan tentu kapabilitas dan integritas serta kebutuhan akomadasi para relawan Satlinmas menjadi sebuah hal penting untuk diperhatikan.
“TPS di Kepri kurang lebih ada 4.091 TPS dan kita butuh Satlinmas di tiap TPS dua orang, maka suport dari pihak Saypol PP sangat kami butuhkan,” kata Indra.
Indrawan Susilo Prabowoadi, menyampaikan bahwa perlindungan masyarakat membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu pertahanan negara.
Di pembantuan untuk tugas-tugas dalam musim kontestasi seperti pilkada ini, Indrawan memaparkan PKPU RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilih dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Indra pun menjabarkan dua pasal terkait dengan ketertiban di TPS. Yang pertama adalah Pasal 79 yang menyebutkan bahwa Petugas Ketertiban TP dibentuk untuk membantu KPPS dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Petugas ketertiban TPS berkedudukan di TPS.
Pasal ini dipertegas lagi dengan pasal 81 yang berbunyi bahwa Petugas Ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang berasal dari satuan pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat. Di ayat selanjutnya disebutkan bahwa petugas ketertiban TP merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kabupaten/kota. (*/Doni).
