KARIMUN- harianmetropolitan.co.id- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Rachmadi, tercatat menjadi salah satu pejabat eselon II di Kabupaten Karimun, memiliki harta kekayaan mentereng. Tidak tanggung-tanggung, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi, periode tahun 2023, Rachmadi memiliki total harta kekayaan Rp8,7 miliar rupiah atau tepatnya Rp8.745.680.268.
Harta kekayaan ini seluruhnya merupakan hasil sendiri, tanpa ada harta warisan. Berikut ini detail, berdasarkan laporan LHKPN, Rachmadi, 20 Januari 2024. Tanah dan bangunan nilainya mencapai Rp6.290.000.000, dengan rincian, 11 item tanah dan bangunan, dua diantaranya berada di Kota Batam, sedangkan sisanya ada di Kabupaten Karimun. Untuk alat dan transpotasi dan mesin, kekayaan Rachmadi tercatat Rp390.000.000. Sedangkan harta bergerak lainnya mencapai Rp1.389.000.000 dan kas atau setara kas tercatat Rp942.935.673 dan harta lainnya, Rp81.029.536. Ia hanya memiliki utang senilai Rp347.284.941. Kekayaan Rachmadi, bahkan mengalahkan kekayaan Bupati Kabupaten Karimun, Aunur Rafiq, dan Wakil Bupati Karimun, Anwas Hasyim.
Pada urutan kedua, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp3.567.736.792. Namun, harta kekayaan ini didominasi oleh harta warisan. Pada urutan ke-tiga, ada pada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sudarmadi. Kepala BKPSDM Karimun ini memiliki harta senilai Rp2.313.797.561, namun sebagian merupakan harta warisan.
Ke-empat di Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, Ahmadi. Dalam data LHKPN, ia memiliki total harta kekayaan senilai Rp1.697.938.613. Harta kekayaannya merupakan hasil sendiri tanpa warisan, seperti tanah dan bangunan di Kota Batam, Karimun, Pekanbaru, Kampar dan Kota Kuantan Singingi.
Ke-lima, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kamarulazi. Ia tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp1.249.361.515. Kekayaan ini mayoritas hasil sendiri, sebagian berupa hibah dengan akta. Ke-tujuh, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, Suwedi. Ia tercatat memiliki kekayaan senilai Rp1.136.488.506. Seluruh hartanya baik tanah dan bangunan dan kendaraan merupakan hasil sendiri tanpa ada warisan. Ke-delapan, Muhammad Yosli, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu. Ia tercatat memiliki kekayaan Rp1.131.148.157. Namun, kekayaan ini paling besar dari harta warisan. Selebihnya, sejumlah Kepala Dinas memiliki harta kekayaan di bawah Rp1 miliar rupiah. Kepala dinas paling sedikit harta kekayaannya adalah Usman, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun, yakni Rp75.215.141.
Seperti dilansir dari detik.com, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron berbicara mengenai peluang harta tak wajar pejabat terjerat pidana apabila tidak bisa dibuktikan asal-usulnya. Sebab, kata dia, KPK memiliki kewenangan untuk menganalisis dan mengkonfirmasi harta yang dilaporkan penyelenggara negara. “Terhadap harta penyelenggara negara KPK yang dinilai tidak wajar kemudian dianalisis dan dikonfirmasi kepada pelapor dan jika tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk penegakan hukum baik oleh KPK jika merupakan wilayah kewenangan KPK,” kata Nurul Ghufron dalam keterangan tertulis, Senin (27/2/2023).
Oleh sebab itu, Ketua Pro Jurnalismedia Siber Provinsi Kepulauan Riau, Halomoan, mengungkapkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS Indonesia, agar DPP dapat berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait harta kekayaan sejumlah pejabat di Kabupaten Karimun. “Kita pertanyakan, apakah sudah kaya sebelum jadi pegawai negeri atau ada bisnis lain selama menjadi pegawai,” ucapnya bertanya, di Kantor DPD PJS Kepri, Batu Aji, Selasa 30 Juli 2024.
Ia mengatakan, saat ini semua harta penyelenggara negara bisa dibuktikan, dengan metode pembuktian terbalik. Kalau seluruh harta penyelenggara negara tidak dapat dibuktikan dari mana asal usulnya, tentu akan menjadi persoalan hukum dan itu ranah aparat penegak hukum. Hingga berita ini terbit, media harianmetropolitan, belum berhasil mengkonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten karimun, dan sejumlah pejabat lainnya. (*Rian/Hariono)
