NATUNA- harianmetropolitan.co.id- Diakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Natuna, Wan Siswandi dan Rodial Huda, kondisi keuangan pemerintah daerah cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena tidak tersalurnya Dana Bagi Hasil (DBH) Kurang Bayar (KB) sekitar Rp103 miliar dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Tidak tersalurkannya dana tersebut, membuat semua pegawai, honorer, termasuk para kontraktor gusar, karena tidak ada pemasukan. Kondisi ini, jelas memperlambat roda perekonomian masyarakat. Namun, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Boy Winajarko, tetap berupaya untuk menyelesaikan persoalan yang ternyata tidak hanya dialami oleh Kabupaten Natuna, melainkan seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.
Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna itu bercerita, jika pihaknya akan mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persolan ini, sebagai komitmen pemerintah daerah pada masyarakat. “Kita akan minta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merekap kegiatan terutang dan segera diperiksa oleh inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami akan rapat bersama tim TAPD hari ini,” ucap Boy Wijanarko, Kamis 2 Januari 2025, di ruang rapat Kantor Bupati Natuna.
Selama ini, Kabupaten Natuna masih mengharapkan dana DBH sebagai penyokong utama keuangan pemerintah daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pasir kuarsa, belum bisa diharapkan seratus persen, karena semua tergantung pada kondisi perusahaan.
“Kalau produksi dan harga pasir kuarsa tinggi, maka sangat membantu keuangan daerah, tapi kalau tidak ada produksi dan harga anjlok, maka berpengaruh pada PAD,” ucap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Natuna, Suryanto, dalam kesempatan bincang-bincang di Kota Batam, pekan lalu.
Jika berkaca dari kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, kondisi Kabupaten Natuna masih lebih baik berdasarkan pantauan media harianmteropolitan. Contoh, di Kabupaten Karimun, para pegawai, honor, lebih dari 4 bulan belum menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), dan para kontraktor sejak tahun 2023 masih ada kegiatan berstatus tunda bayar (TB) dan tahun 2024 kembali terutang.
Oleh sebab itu, dalam kondisi ini, masyarakat dan pemerintah harus bersatu dan tidak saling menyalahkan, karena tidak dapat dipungkiri jika Natuna masih bergantung penuh pada pemerintah pusat, tidak seperti Kota Batam yang memiliki PAD besar untuk menyokong roda pemerintahan. Kini, masyarakat menanti langkah cepat dari Ketua Tim TAPD untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi, persoalan ini bukan hanya tugas lembaga eksekutif. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, juga tidak kalah penting, sebagai corong mulut masyarakat untuk bersuara ke kementerian keuangan. (*Rian)
