Karimun, harianmetropolitan.co.id- Sidang lanjutan panggilan ke tiga terhadap PT Karimun Sejahtera Propertindo (PT KSP) melawan 179 warga molor karena sidang baru dimulai sekira pukul 11.50 Wib dari jadwal awal 10.00 Wib, Senin 13 Januari 2025.
Tampak dari pantauan awak media, warga sudah duduk dengan sopan meski tampak wajah mereka sudah kelihatan lesu karena menunggu lama. Padahal mereka meiliki kesibukan lain, seperti menjemput anak sekolah.
Tidak berselang lama, para hakim memasuki ruangan sidang. Sebagaimana diketahui 179 warga Poros Jl. Jendral Sudirman telah digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Mereka menempati lahan serta mendirikan bangunan dan kebun liar diatas tanah yang diklaim PT KSP berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) no.537 dan telah diubah menjadi sertifikat HGB no. 00288 PT KSP.
Namun, warga tergugat memilih melawan gugatan PT KSP di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Mereka sudah lelah dengan berbagai tekanan dari pihak PT KSP. Oleh karena itu, warga tekad melawan dan memperjuangkan serta mempertahankan tempat tinggal mereka demi kelangsungan hidup.
Ditambah lagi masyarakat menduga bahwa, sertifikat HGB PT KSP diperoleh dengan keterangan tidak benar. Hakim Ketua memimpin sidang dengan pertanyaan seputar identifikasi para warga tergugat yang telah mengolah dan menguasai lahan puluhan tahun kini di gugat oleh PT KSP.
Dari para penggugat yang hadir, masih terdapat 9 warga tidak memiliki pembelaan dari kuasa hukum. Setelah dijelaskan Hakim Ketua, akhirnya 7 dari 9 warga tersebut bersedia memberi kuasa hukum sama dengan ratusan warga tergugat lainnya. Sedangkan 2 warga lagi memilih mengikuti sidang dan mediasi secara perorangan.
“Baik, mengacu kepada amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi bahwa untuk setiap perkara perdata dasar wajib melalui tahapan mediasi antara para pihak bersengketa. Oleh karena itu sidang dilanjutkan pada tahapan mediasi dengan dipimpin mediator yang ditunjuk dan disepakati para pihak, demikian sidang hari ini saya nyatakan ditutup,” tutup Hakim Ketua Edi Sameaputty.
Usai sidang lanjutan panggilan ke tiga ditutup, Ketua Hakim Majelis edi Sameanputty, didampingi dua hakim anggota, Rifdah Juniarti Hasmi dan Gracionus K.P Peranginangin, meninggalkan ruang sidang dan dilanjutkan dengan pertemuan antara penggugat dan tergugat yang dipimpin oleh mediator dari PN Tanjung Balai Karimun. Dari pertemuan tersebut disepakati tahapan mediasi akan dilaksanakan pada 20 Januari 2025 mendatang. (***Hariono)
