NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Pemerintah Daerah (Pemda) Natuna terus berupaya menyelesaikan persoalan penataan tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Muhammad Alim Sanjaya, menjelaskan bahwa proses verifikasi tenaga non-ASN sudah masuk dalam database dilakukan secara menyeluruh, Kamis 23 Januari 2025.
Hal ini disampaikan Alim saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon. “Kami sudah menyisir data tenaga non-ASN, bagi yang sebelumnya tidak mengikuti ujian, kini sudah kami dorong untuk berpartisipasi,” ujarnya.
Ia menambahkan untuk yang sudah berhenti bekerja, tidak aktif, atau meninggal dunia tidak bisa melanjutkan ke tahap pertama. Sedangkan untuk tenaga non-ASN dengan Surat Keputusan (SK) mulai berlaku sejak Januari 2023, akan diarahkan untuk mendaftar pada seleksi tahap kedua dengan memanfaatkan sisa formasi yang ada.
“Saat ini, pengaturannya masih fokus pada tenaga paruh waktu. Kami berharap nantinya ada kebijakan lebih lanjut untuk tenaga non-ASN sudah bekerja, apakah mereka akan diangkat sebagai PPPK paruh waktu atau lainnya,” tambahnya.
Kemudian, Alim menegaskan, dalam proses penataan ini, tenaga non-ASN tidak memenuhi kriteria tidak akan diperpanjang masa kerjanya. Ia harap OPD terkait tidak memperpanjang SK mereka, dan tugas-tugas mereka dialihkan ke pihak ketiga.
Sedangkan, tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi tahap pertama, mereka tidak diperkenankan mengikuti tahap kedua. Mereka yang lolos akan diusulkan menjadi PPPK paruh waktu berdasarkan formasi yang diajukan oleh instansi sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Penetapan tenaga non-ASN menjadi PPPK paruh waktu ditargetkan selesai pada 2025, dengan pengajuan NIP dilakukan setelah seleksi tahap kedua selesai, yaitu sekitar bulan April atau Mei 2025. Setelah itu, penempatan tenaga PPPK akan dipetakan kembali agar sesuai kebutuhan di masing-masing OPD.
Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi. Beberapa tenaga non-ASN belum terdaftar dalam database. Pihaknya juga menemukan ada tenaga belum mengikuti seleksi tahap kedua karena belum ada aturan jelas apakah mereka akan menjadi PPPK paruh waktu atau tidak.
“Selain itu, tenaga non-ASN yang sudah dua kali mengikuti tes CPNS juga statusnya masih belum ditentukan,” ungkap Alim.
Pemda terus berkoordinasi dengan BKN, Kemenpan RB, dan Kemendagri untuk memastikan kebijakan dinamis dapat segera disesuaikan. Alim berharap pengaturan lebih lanjut dari Kemenpan RB dan regulasi lainnya dapat segera keluar untuk menyelesaikan status tenaga non-ASN yang belum jelas. (***Hani)
