NATUNA-harianmetropolitan.co.id- Kegiatan penyusunan data kondisi jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna sejak tahun 2022 sampai 2024 harus mendapat atensi dari aparat penegak hukum. Pasalnya, penyusunan data kondisi jalan dan jembatan tersebut tiap tahun dilaksanakan. Lalu, untuk apa data tersebut dipakai sehingga setiap tahun dilaksanakan?
Dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna, melalui Bidang Bina Marga melaksanakan tiga paket kegiatan penyusunan data kondisi jalan. Meski nama kegiatan serupa tapi dipecah menjadi tiga bagian sehingga masuk kategori Pengadaan Langsung (PL). Masing-masing paket itu bernilai Rp100.000.000 dan Dinas PUPR Natuna hanya menunjuk CV Arjuna Consult sebagai pelaksana.
Ketiga paket itu yakni, penyusunan data kondisi jalan tahun 2022 di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Bunguran Timur Laut, Bunguran Batubi dan Bunguran Utara. Kedua, penyusunan data kondisi jalan tahun 2022 di Kecamatan Midai, Subi, Serasan dan Serasan Timur. Ketiga, penyusunan data kondisi jalan tahun 2022 di Kecamatan Bunguran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, dan Pulau Laut.
Memasuki tahun 2023, lagi-lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Perubahan, kegiatan serupa muncul diantaranya, penyusunan data kondisi jalan tahun 2023 di Kecamatan Bunguran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, dan Pulau Laut, pagu Rp80.000.000.
Kedua, penyusunan data kondisi jalan tahun 2023 di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Bunguran Timur Laut, Bunguran Batubi dan Bunguran Utara dan Kecamatan Seluan, pagu Rp78.000.000.
Ketiga, penyusunan data kondisi jalan tahun 2023 di Kecamatan Midai, Suak Midai, Subi, Serasan dan Serasan Timur, dan Pulau Panjang, pagu Rp82.000.000. Untuk tahun 2023, ketiga paket itu dikerjakan oleh CV Brawijaya Teknik Konsultan.
Memasuki tahun 2024, dalam Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Perubahan, kegiatan serupa muncul diantaranya, penyusunan data kondisi jalan tahun 2024 di Kecamatan Bunguran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, dan Pulau Laut, pagu Rp100.000.000, dikerjakan PT Firama Citra Utama. Kedua, penyusunan data kondisi di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Timur Laut, pagu Rp100.000.000, dikerjakan PT Firama Citra Utama.
Ketiga, Kecamatan Bunguran Selatan, Bunguran Batubi dan Bunguran Utara dan Kecamatan Seluan, pagu Rp100.000.000, dikerjakan CV Mega Citra Buana. Ke-empat, di Kecamatan Midai, Suak Midai, Subi, Serasan dan Serasan Timur, dan Pulau Panjang, pagu Rp100.000.000, dikerjakan CV Mega Citra Buana.
Janggalnya, untuk tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna memakai jasa perusahaan luar daerah. PT Firama Citra Utama beralamat di Yogjakarta, sedangkan CV Mega Citra Buana dari Tanjung Pinang. Padahal, perusahaan lokal sangat mampu mengerjakan. Lantas, bagaimana perusahaan luar ini bisa dapat kegiatan itu?
Sumber media harianmetropolitan menyebut, bukan rahasia, paket PL bukan dikerjakan langsung pemilik perusahaan luar daerah, melainkan perusahaan dipinjam pakai oknum-oknum tertentu. Namun sumber tidak mau terus terang, siapa oknum tersebut. “Coba cari sendiri. Secara logika, tidak mungkin perusahaan luar daerah itu berani atau bisa dapat proyek PL, kalau tidak ada yang bawa,”katanya kemarin.
Tuduhan serius ini cukup masuk akal, dikarenakan untuk biaya akomodasi dan transportasi dari Yogjakarta dan Tanjungpinang ke Kabupaten Natuna sangat tinggi, belum lagi biaya survei dilapangan. Apalagi jika kegiatan itu hanya bernilai Rp100.000.000. Artinya, satu perusahaan hanya mendapat Rp200.000.000 untuk kegiatan penyusunan data kondisi jalan. Lantas, benarkah kegiatan itu dijalankan atau fiktif memakai data lama?
Dugaan itu dibantah oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna, Wan Tariri, saat dikonfirmasi wartawan via pesan whatsApp, Selasa 28 Januari 2025. Ia mengaku, jika kegiatan itu merupakan survei kondisi jalan setiap tahun.
Namun, sejak dirinya menjabat, ada beberapa modifikasi, seperti pemasangan patok. Jadi, seluruh jalan kabupaten di cek, dan hasilnya dipakai sebagai dasar verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tolak ukur tingkat kemantapan jalan nasional. “Surveinya lumayan berat, itu diukur per lima puluh meter, di foto dan di video,” katanya.
Ia menegaskan, sebelum dirinya menjabat kegiatan tersebut sudah ada. Memang, tidak semua usulan disetujui oleh pusat, karena banyak tahapan, tidak cukup hanya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, kondisi jalan harus terus disurvei, sebab pasti ada perubahan. Saat ditanya mengapa pakai perusahaan luar, ia mengaku telah menilai kinerja perusahaan lokal. “Jika perusahaan lokal bagus, kenapa tidak,” katanya.
Dalam dokumen, kedua perusahaan ini melaksanakan kontrak antara tanggal 30 Oktober 2024 sampai 7 November 2024 untuk seluruh kegiatan penyusunan data kondisi jalan. Dalam kurun waktu pelaksanaan, sangat tidak masuk akal jika seluruh jalan kabupaten di survei mengingat transportasi ke di kecamatan luar dan waktu pelaksanaan sangat terbatas.
Sumber media harianmetropolitan lagi-lagi menyebut, jika jalan disurvei dan diukur memakai alat theodolit, mustahil bisa dikerjakan karena itu memakan waktu cukup lama, kecuali memakai tracking Global Positioning System (GPS). “Biasanya mereka naik motor dan lewat GPS dihitung berapa panjangnya. Ini lebih hemat. Itupun tidak akan mampu mengcover seluruh jalan kabupaten, apalagi ada dipulau-pulau,”terangnya.
Usut punya usut, PT Firama Citra Utama dan CV Mega Citra Buana, ternyata turut mendapatkan kegiatan penyusunan data kondisi jembatan tahun 2024. Kegiatan penyusunan data kondisi jembatan tahun 2024 di Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Pulau laut, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Pulau Panjang, dikerjakan PT Firama Citra Utama, pagu Rp100.000.000.
Sedangkan CV Mega Citra Buana, mengerjakan penyusunan data kondisi jembatan tahun 2024 di Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Seluan, pagu Rp100.000.000.
Dalam dokumen kontrak kegiatan penyusunan data kondisi jembatan, kedua perusahaan ini melaksanakan kontrak hampir bersamaan dengan kontrak penyusunan data kondisi jalan antara tanggal 30 Oktober 2024 sampai 7 November 2024. Hingga kini, Direktur PT Firama Citra Utama dan CV Mega Citra Buana belum berhasil dikonfirmasi terkait kapan pihaknya datang ke Kabupaten Natuna untuk menandatangi kontrak.
Sebab, jika memakai pesawat dan kapal, tentu manifes tercatat. Dilain sisi, jumlah jalan dan jembatan disetiap kecamatan tahun 2024 berbeda-beda, tapi pagu anggaran kegiatan itu sama. Jika ditotal, hanya untuk penyusunan data jalan dan jembatan di Kabupaten Natuna, menghabiskan anggaran sekitar Rp600 juta. Bersambung. (***Rian)
