NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu agenda utama Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan lebih baik dan profesional. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kabupaten Natuna, Moestofa Albakrya, menegaskan bahwa RB bertujuan untuk menciptakan birokrasi transparan, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, Selasa 3 Februari 2025. 
“Tujuan RB ini adalah menciptakan birokrasi pemerintah profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara,” ujar Moestofa saat dikonfirmasi wartawan.
Dalam implementasinya, RB terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu RB General dan RB Tematik.
RB General berorientasi pada perbaikan tata kelola internal birokrasi, sedangkan RB Tematik berfokus pada penyelesaian masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat. RB Tematik menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengurai dan menjawab akar permasalahan di daerah, dengan tujuan mempercepat dampak dari agenda prioritas pembangunan nasional.
Pemerintah Kabupaten Natuna menunjukkan progres signifikan dalam pelaksanaan RB. Pada tahun 2023, Natuna meraih Indeks RB sebesar 72,55 dengan predikat BB, hal ini menunjukkan tingkat efektivitas birokrasi cukup baik.
Jika diperhatikan lebih rinci lagi, RB General memperoleh nilai 64,12, dan RB Tematik memperoleh nilai 8,43 pencapaian RB Tematik dinilai berdasarkan sejumlah variabel utama mencakup pengentasan kemiskinan, investasi, dan salah satu fokus utama RB Tematik di Natuna yaitu digitalisasi administrasi pemerintah dalam pencegahan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta penanganan inflasi.
Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menginisiasi berbagai pemanfaatan teknologi informasi salah satunya Diskominfo guna penyebaran informasi edukatif kepada masyarakat melalui artikel, berita, infografis, dan video grafis tentang stunting. Adapun inovasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan stunting, di antaranya, SiPENTING (Sistem Informasi Perencanaan Pencegahan Stunting) ini adalah inovasi daerah mengintegrasikan program pencegahan stunting di tingkat pemerintah daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
Kedua, SIPANTAS (Sistem Informasi Pasangan Berkualitas) Aplikasi edukasi online bagi calon pengantin untuk mempersiapkan pernikahan dengan lebih matang, guna mendukung pencegahan stunting sejak hulu, dan hasilnya cukup positif. Hingga tahun 2024, angka stunting di Natuna berhasil ditekan hingga 10,76%, lebih baik dibandingkan target nasional sebesar 14%.
Sementara itu, pencapaian target dalam RPJMD 2021-2026 juga sudah melampaui ekspektasi, dengan angka 10,20%. Selain penanganan stunting, Pemkab Natuna juga mencatat penurunan angka kemiskinan secara signifikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2022: 5,32%, tahun 2023: 5,25% (turun 0,07 poin), dan tahun 2024: 5,04% (turun 0,21 poin). Penurunan ini tidak lepas dari implementasi tiga program utama yang dijalankan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu, peningkatan pendapatan masyarakat mendorong investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mengurangi beban pengeluaran program bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat kurang mampu, dan meminimalkan kantong kemiskinan serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar di daerah terpencil.
Reformasi Birokrasi di Kabupaten Natuna bukan sekadar agenda administratif, tetapi sebuah langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai inovasi, Natuna menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan lebih profesional, transparan, dan berdampak nyata.
Selanjutnya, Pemkab Natuna terus berupaya meningkatkan efektivitas RB, khususnya dalam mengoptimalkan layanan digitalisasi, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan berbasis kebutuhan riil, dan terus berkomitmen untuk memperbaiki sistem birokrasi agar lebih efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat dengan semangat reformasi, Natuna siap menuju tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. (***Hani)
