Lingga, harianmetropolitan.co.id – Pemda Lingga Melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan menggelar Sosialisasi Kamus Usulan Pokir Tahun 2026 kepada Anggota DPRD Kabupaten Lingga, Kamis 27 Febuari 2028, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Barenlitbang Kabupaten Lingga.
Adapun spesialisasi tersebut sesuai Pedoman Teknis Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Daerah Melalui Indikator MCP KPK untuk Area Perencanaan – Sasaran Pokok Pikiran- Indikator Transparansi Pokok Pikiran.
Kegiatan dibuka oleh Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Drs. Zainal Abidin, M.Pd mewakili Bupati Lingga.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Selamat menyampaikan, kegiatan ini bertujuan menyelaraskan aspirasi masyarakat yang diserap DPRD dengan perencanaan OPD sesuai amanat MCP KPK.
Disampaikan Selamat pokir adalah dokumen penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diinput melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Selain itu, Pokir diperoleh dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan reses, serta besaran pokir yang diselaraskan dengan target dan prioritas pembangunan, dan juga ketersediaan anggaran.
“Sementara kamus usulan yang disusun Bapperida memuat target perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sinkronisasi antara kamus usulan dan pokir DPRD merupakan tujuan utama kegiatan ini,” ungkapnya.
Dirinya berharap, dari hasil-hasil sosialisasi ini bisa secara komprehensif untuk mencegah terjadinya pokir yang tidak sesuai kewenangan dan tugas fungsi perangkat daerah pengampu.
“Semoga usulan permasalahan yang tertuang dalam pokir DPRD akan selaras dengan kamus usulan yang ditetapkan sesuai kewenangan program dan kegiatan perangkat daerah,” tukasnya.
Hadir pada sosialisasi ini, Kepala Barenlitbang, Kepala Inspektorat, Ketua DPRD dan Anggota, serta perwakilan dari masing-masing Kepala OPD dalam ruang lingkup Pemda Lingga. (Hendra)
