NATUNA, harianmetropolitan.co.id-Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Kepulauan Riau Kementerian PUPR, Riduan Kristian Manik, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan survei lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di wilayah Kepulauan Riau terutama kabupaten Natuna. Proyek ini dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya di wilayah kepulauan yang kesulitan mengakses pendidikan formal, Rabu 23 April 2025.
Riduan menegaskan bahwa survei dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kesiapan dari pemerintah daerah, khususnya terkait dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi syarat utama pembangunan.
“AMDAL ini penting karena akan menentukan apakah proyek bisa dilanjutkan. Kami juga memastikan bahwa pemerintah daerah menyatakan kesiapannya, baik dari sisi teknis maupun administratif,” ujarnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini ditargetkan untuk tahun 2025, meski pelaksanaan fisiknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden. Riduan menambahkan bahwa proyek ini berada di bawah wewenang pemerintah daerah untuk aspek pembelajaran dan pengelolaan, sementara Kementerian PUPR hanya berperan dalam penyediaan fasilitas fisik.
Sekolah Rakyat ini akan menyediakan pendidikan dari jenjang TK hingga SMA, lengkap dengan fasilitas asrama atau mess, serta sarana olahraga untuk mendukung aktivitas siswa di luar kegiatan belajar.
“Konsepnya mirip boarding school. Anak-anak akan tinggal di asrama dan kami siapkan juga fasilitas penunjang seperti lapangan olahraga agar mereka tidak jenuh,” tambahnya.
Riduan menyebut bahwa pembangunan akan disesuaikan dengan data jumlah masyarakat tidak mampu yang didapat dari Kementerian Sosial, dan rencananya SR akan dibangun di dua lokasi, yakni Tanjungpinang dan Natuna.
Terkait anggaran, Riduan menjelaskan bahwa estimasi awal sekitar Rp200 miliar masih bersifat tentatif dan akan disesuaikan setelah survei dan perencanaan selesai dilakukan. Konsultan perencana akan diterjunkan setelah lokasi benar-benar dinyatakan layak.
“Anggaran masih bisa berubah, bisa kurang atau lebih dari estimasi tersebut, tergantung hasil survei dan desain akhir. Tapi yang pasti pemerintah siap memprogramkan ini,” tegasnya.
Sementara itu, untuk urusan guru dan kurikulum, Riduan menyatakan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan Dinas Sosial. Ia juga menyebutkan kemungkinan guru tinggal di asrama bersama siswa, namun menegaskan bahwa itu di luar kewenangannya.
“Kami hanya menyiapkan fasilitasnya, selebihnya seperti operasional dan pembelajaran ditangani oleh Pemda,” tutupnya.
(***Hani)
